KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Usai mendatangi Kantor Disbudparpora Kota Kediri puluhan seniman jaranan bergerak ke Kantor Pemerintah Kota Kediri untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wali Kota.
Sekretaris Umum Dewan Kesenian Jaranan, Dian Widiasmoro, mengungkapkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan organisasi seni. Ia menilai, kelompok yang memiliki legalitas justru terabaikan, sementara kelompok lain diduga mendapat fasilitas, bahkan anggaran dari dinas.
“Kami ini resmi dan punya legalitas jelas, tapi justru diabaikan. Sementara ada kelompok lain yang diduga difasilitasi,” tegasnya.
Baca juga : H+6 Lebaran, Kawasan Dhoho–Pasar Pahing Kediri Diserbu Pemburu Nasi Pecel
Menurut Dian, kondisi tersebut memicu perpecahan di kalangan seniman. Dari sekitar 140 kelompok jaranan, kini terbelah menjadi beberapa kubu.
“Ada yang bergabung dengan kami, ada yang ke kelompok lain, bahkan banyak yang memilih diam karena takut. Ini jelas memecah belah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya kelompok yang dinilai tidak memiliki legalitas, namun tetap bisa tampil dengan identitas yang tidak konsisten saat pengurusan izin.
Merasa tidak mendapat ruang komunikasi, para seniman akhirnya memilih mengadu langsung ke Wali Kota Kediri.
“Kami ini ‘anak-anaknya’ Mbak Wali. Kami datang untuk mencari keadilan. Kalau perlu, kepala dinas diganti dengan yang bisa mengayomi semua,” imbuh Dian.
Para seniman juga mendesak agar kelompok tanpa legalitas ditertibkan dan seluruh elemen jaranan disatukan kembali dalam satu wadah resmi seperti sebelumnya.
Di Kantor Pemkot Kediri, aspirasi tersebut diterima oleh Asisten I Setda Kota Kediri, Heri Purnomo, didampingi Kabag Prokopim Adi Sutrisno. Pemerintah merespons dengan rencana mediasi dalam waktu dekat.
Baca juga : Harga Pangan di Kota Kediri Kembali Stabil Pasca Lebaran Kecuali Cabai
“Minggu depan akan kami fasilitasi pertemuan untuk mencari solusi terbaik dan meredam situasi,” ujar Heri.
Namun, terkait tuntutan pencopotan kepala dinas, pihaknya menyebut hal tersebut merupakan kewenangan teknis yang masih akan dibahas lebih lanjut.
Kini, penyelesaian konflik berada di tangan Pemerintah Kota Kediri. Publik menanti langkah konkret apakah polemik ini segera mereda atau justru semakin meluas.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
