Target dan Anggaran Program PTSL di Kabupaten Kediri Tahun 2024 Turun, Ini Sebabnya

Ada Pemilu, Anggaran Untuk PTSL di Kabupaten Kediri Tahun 2024 TurunSuharno, Kasubag TU BPN Kota Kediri (Dea)
Kediri, LINGKARWILIS.COM – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri tahun 2024 targetnya menurun dibanding tahun 2023.
Tahun 2024 ini hanya ditargetkan 30.000 bidang dari  (Peta Bidang Tanah) 11.826 hektar. Sedangkan 2023 lalu tercatat sebanyak 84.887 bidang.

Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, Suharno menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini akan ada automatic adjustment sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian BPN.

Baca juga : Mendekati Pemilu 2024, Dispendukcapil Kota Kediri Keliling ke Sekolah, Percepat Perekaman KTP-El Pemilih Pemula

“Automatic Adjustment memungkinkan adanya  pengurangan anggaran sejumlah 30 persen dan ini di seluruh Indonesia,” jelas Suharno, Kamis  (18/1).

Hal ini tentunya berpengaruh pada target serta nominal yang telah ditentukan jumlahnya juga akan berkurang. Kemungkinan pengurangan anggaran ini dikarenakan adanya kebutuhan negara lain yang lebih urgent. Jika tahun sebelumnya ada COVID-19, di tahun ini ada Pemilihan Umum.

Tetapi Suharno tidak bisa memberikan jawaban pastinya terkait alasan pengurangan anggaran ini.

“Jumlah nominal juga otomatis berkurang, di tahun 2023 kemarin target sejumlah 84.887 terpenuhi 100 persen dan sebagian sudah diserahkan pada masyarakat dan sisanya masih dalam proses,” jelas Suharno.

Baca juga : Jalan Dhoho Kota Kediri Sering Macet, Ini Tiga Penyebab Hasil Evaluasi Dishub Kota Kediri 

Tahun 2024 ini ada 54 desa yang akan menerima PTSL, 26 desa dari PBT tahun 2023 yang belum mendapatkan sertifikat atas tanah sedangkan 27 desa merupakan desa yang baru menerima PTSL.

Dalam melakukan tugasnya BPN sering kali menemui kendala saat hendak melakukan pengukuran, yang pertama adalah adanya bidang tanah bersertifikat yang belum dipetakan di peta BPN dan pamong tidak mengetahui pasti lokasinya. Yang kedua adalah pemohon yang berada di luar kota.

Petugas atau tim ajudikasi untuk program PTSL ini berasal dari BPN sendiri, berjumlah 7 orang yang terdiri dari 6 orang anggota BPN dan 1 orang merupakan lurah. Tim ajudikasi ini akan dilantik hari ini, Kamis (18/1).

“Setelah pelantikan tim ajudikasi akan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat desa penerima program PTSL ini untuk mencegah adanya kesalahpahaman atau permasalahan lain,” jelas Suharno.

Selain tim ajudikasi, dalam hal pengukuran BPN bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Kantor Surveyor Jasa Berlisensi (KJSB) karena BPN tidak memiliki SDM yang mencukupi untuk melakukan pengukuran sendiri.***

Reporter : Dhea Safira
Editor : Hadiyin

Leave a Reply