MALANG, LINGKARWILIS.COM – Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual terhadap seorang perempuan berusia 29 tahun di Kabupaten Malang. Korban diduga dipaksa melayani pria melalui praktik prostitusi daring atau open BO dengan alasan untuk membayar utang arisan yang mencapai Rp12 juta.
Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan seorang perempuan berinisial FS (27), warga Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, sebagai tersangka. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri melapor karena merasa tertekan dan ketakutan lantaran berulang kali diminta melayani pelanggan.
Kasatres PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistiana Sri Iriana menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari hubungan utang piutang antara korban dan tersangka dalam kegiatan arisan pada 2022.
Saat itu, korban mengajukan pinjaman sebesar Rp1 juta. Namun, uang yang diterimanya hanya Rp900 ribu dengan kewajiban mengembalikan Rp1,2 juta.
Baca juga : Video Dugaan Bullying Anak di Gondanglegi Viral, Polres Malang Fasilitasi Mediasi
Seiring waktu, korban semakin kesulitan melunasi pinjaman akibat sistem bunga yang diterapkan. Jumlah utang tersebut terus bertambah hingga mencapai belasan juta rupiah.
“Hingga sekitar Juni 2026, tersangka menyampaikan bahwa utang korban telah mencapai Rp12 juta,” kata Yulistiana kepada wartawan, Senin (8/11/2026).
Untuk mengurangi beban utang, korban sempat berupaya mencari dana dengan menggadaikan sepeda motor. Namun, langkah tersebut ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan pinjamannya.
Dalam kondisi terdesak, tersangka kemudian diduga menawarkan jalan keluar berupa pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Hasil dari melayani pelanggan disebut akan digunakan untuk mencicil utang arisan.
Korban sempat menolak tawaran tersebut. Akan tetapi, penolakan itu diduga diikuti ancaman dari tersangka yang akan mengungkap persoalan utang korban kepada ibunya.
Ancaman tersebut membuat korban merasa takut dan akhirnya terpaksa mengikuti permintaan tersangka.
Baca juga : Longsor di Jalur Ledokombo–Sempolan, KA Tawangalun Tujuan Malang Terlambat 258 Menit
“Korban awalnya tidak bersedia. Namun, karena mendapat ancaman bahwa persoalan utangnya akan disampaikan kepada ibunya, korban akhirnya merasa terpaksa menyetujui tawaran tersebut,” ujarnya.
Sekitar pertengahan September 2026, korban mulai diminta melayani pelanggan di sebuah hotel di Kecamatan Kepanjen. Untuk setiap layanan, korban menerima pembayaran sebesar Rp150 ribu. Namun, seluruh uang tersebut diduga harus diserahkan kepada tersangka.
Bahkan, korban masih diwajibkan menambahkan Rp50 ribu untuk memenuhi biaya kamar hotel yang mencapai Rp200 ribu.
Praktik tersebut diduga tidak hanya berlangsung di satu lokasi. Tersangka juga disebut mencari pelanggan melalui aplikasi pesan instan dan media sosial, dengan tempat pelayanan yang berpindah-pindah.
Adapun pembayaran dari pelanggan dilakukan melalui transfer ke akun dompet digital milik tersangka maupun secara langsung menggunakan uang tunai.
Merasa semakin tertekan karena terus diminta melayani pelanggan, korban akhirnya memutuskan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, meminta keterangan korban dan sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Berdasarkan hasil penyidikan, FS kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.
“Setelah menerima laporan, kami melakukan penyelidikan, memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyidikan ditetapkanlah FS sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” jelas Yulistiana.
Dalam penanganan perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam dan nota pembayaran kamar hotel atas nama tersangka. Sejumlah barang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut juga disita untuk kepentingan penyidikan.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Berdasarkan pasal yang disangkakan, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan orang dan eksploitasi seksual yang dapat menyasar siapa saja.
Ia meminta masyarakat yang mengalami, mengetahui, atau mencurigai adanya praktik perdagangan orang maupun eksploitasi seksual agar tidak ragu melaporkannya kepada kepolisian.
“Jangan hadapi sendiri, segera laporkan jika mengalami atau mengetahui tindak pidana. Kami siap membantu melalui layanan 110, gratis 24 jam,” tegas Budiono.***
Reporter: Arief Juli Prabowo
Editor : Hadiyin
