PONOROGO, LINGKARWILIS.COM — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Ponorogo resmi melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait kebijakan mutasi Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo, Katenan, M.Pd., yang dipindahkan ke SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. Surat somasi tertanggal 2 Desember 2025 tersebut mempertanyakan legalitas keputusan mutasi yang dinilai tidak sesuai aturan.
Namun hingga batas akhir somasi pada Rabu (10/12) pukul 24.00 WIB, LKBH mengaku belum menerima tanggapan dari pihak Gubernur.
Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Thohari, menilai mutasi tersebut berpotensi melanggar ketentuan. Ia mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur masa minimal penugasan kepala sekolah selama dua tahun di satu satuan administrasi pangkalan. Katenan disebut belum memenuhi masa tersebut.
Baca juga : Gerak Jalan Rute Gerilya Panglima Sudirman Kota Kediri Siap Digelar, Ratusan Peserta Telah Mendaftar
“Sejauh ini belum ada jawaban dari Ibu Gubernur. Namun kami percaya akan ada respons. Kami pun memberi tambahan waktu, meski durasinya masih kami bahas secara internal,” kata Thohari, Jumat (12/12/2025).
Thohari juga menyoroti aturan mutasi yang harus diproses melalui sistem digital kepegawaian. Sesuai Surat Edaran Kemendikdasmen dan BKN, setiap mutasi wajib melalui pengisian form Integrated Mutasi (I-Mut).
“Mutasi kepala sekolah tidak bisa dilakukan begitu saja. Sistem I-Mut wajib diisi dan pasti meninggalkan jejak digital. Itu yang akan kami cek,” tegasnya.
Jika somasi kembali tidak direspons, LKBH menyiapkan dua langkah lanjutan: aksi demonstrasi dan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca juga : Serapan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Kediri Tembus Angka Maksimal
“Jika tak kunjung ada penyelesaian, aksi protes akan kami gelar. Gugatan di PTUN juga menjadi opsi yang sudah kami pertimbangkan. Yang kami perjuangkan hanya satu: penegakan aturan dan penghormatan terhadap hak kepala sekolah,” pungkasnya.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin
