LINGKARWILIS.COM – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur baru-baru ini menerbitkan nota dinas yang melarang pelaksanaan wisuda atau purnawiyata di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Menanggapi kebijakan tersebut, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Tulungagung sepakat untuk tidak menyelenggarakan acara wisuda atau purnawiyata pada tahun ini.
Ketua MKKS SMA se-Tulungagung, Agus Sugiarto, mengungkapkan bahwa nota dinas tersebut telah disebarluaskan ke seluruh sekolah di wilayah Tulungagung. Dalam surat edaran itu, dijelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kondusivitas dan ketenangan dalam pelaksanaan pendidikan.
“Intinya, kegiatan wisuda dan purnawiyata ditiadakan. Dengan alasan apa pun, sekolah memang tidak boleh menyelenggarakan acara tersebut,” kata Agus Sugiarto, Rabu (12/3/2025).
Sebagai pengganti wisuda atau purnawiyata, lanjut Agus, Dinas Pendidikan Provinsi hanya mengizinkan kegiatan kelulusan. Namun, kelulusan ini tidak boleh dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan tidak boleh membebani siswa maupun wali murid.
Mas Ibin Tegaskan Mutasi Pejabat Jadi Bagian dari Program 100 Hari Kerja
“Kegiatan kelulusan bisa dilakukan di sekolah masing-masing, dengan catatan tidak mewajibkan siswa atau wali murid untuk berpartisipasi,” jelasnya.
Sebelum nota dinas ini terbit, Agus menyebut bahwa wisuda atau purnawiyata biasanya digelar di hotel dan umumnya berlangsung sekitar bulan Mei.
Bahkan, beberapa sekolah telah merencanakan acara tersebut, termasuk memesan tempat dan mengumpulkan biaya dari siswa. Namun, dengan adanya kebijakan baru ini, semua rencana tersebut harus dibatalkan.
“Hampir semua sekolah sudah memesan tanggal dengan hotel, dan sebagian siswa telah membayar uang wisuda. Tetapi karena aturan ini, semuanya harus dibatalkan,” ungkapnya.
Diduga Jadi Sarang Kumpul Kebo dan Open BO, Rumah Kos di Malang Digerebek Satpol PP!
Agus juga menegaskan bahwa seluruh dana yang telah dibayarkan oleh siswa harus dikembalikan. Jika ada sekolah yang tetap nekat menggelar kelulusan di luar sekolah, maka sanksi dari Dinas Pendidikan Provinsi akan diberlakukan.
“Siap-siap menerima sanksi dari provinsi jika tetap bandel. Apalagi, sudah ada peringatan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,” pungkasnya.
