LINGKARWILIS.COM – Dedi Mulyadi yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025β2030, dikenal luas tidak hanya karena karier politiknya tetapi juga karena pendekatan-pendekatan tidak biasa yang kerap ia ambil dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi ini sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, dan juga pernah duduk sebagai anggota DPR RI.
Di mata publik, Dedi Mulyadi juga dijuluki “Gubernur Konten” karena aktif mendokumentasikan berbagai aktivitasnya bersama warga di media sosial.
Tetapi sejumlah program yang diluncurkan oleh Dedi Mulyadi memicu polemik dan kritik dari berbagai kalangan dari warga hingga pihak yang ahli dibidangnya.
Terdapat tiga program Dedi Mulyadi yang dianggap kontroversial karena dinilai menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, serta kurangnya kajian mendalam sebelum pelaksanaan.
Usai Dihujat Se-Indonesia Aura Cinta Diundang ke Stasiun TV: Bangga Sih!
3 Program Dedi Mulyadi yang Kontroversial
1. Program Barak Militer untuk Anak Nakal
Sejak Mei 2025, Dedi Mulyadi mulai mengirimkan anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer. Program ini bekerja sama dengan TNI AD dan dilaksanakan di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi (Bandung) serta Markas Menarmed 1 Kostrad (Purwakarta).
Anak-anak yang dikirim ke barak adalah mereka yang berulang kali terlibat tawuran, konsumsi alkohol, bermain game hingga larut malam, membangkang terhadap orang tua atau kerap menciptakan kekacauan di sekolah. Tujuan program ini diklaim sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan memperbaiki moral generasi muda.
Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak agar program ini dihentikan sementara untuk evaluasi. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai program ini sarat pelanggaran hak anak dan berpotensi menimbulkan diskriminasi dengan melabeli anak-anak sebagai “nakal”.
Begitupula Anggota DPR RI Denny Cagur turut menyuarakan keprihatinan, menyebut bahwa penanganan anak bermasalah seharusnya dilakukan secara personal karena tiap anak memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda.
“Sebenarnya kita harus menyelesaikan permasalahannya, karena masing-masing siswa itukan permasalahannya berbeda-beda belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan,” kata Denny Cagur
Beberapa warganet menyebut program ini sebagai solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah seperti lingkungan keluarga dan sosial.
“Percuma usia minor dimasukkin barak, kalo ortunya ga dikasih ilmu parenting. Solusi sesaat ga nyampe akar masalah krn anak2 itu kembali ke lingkungan sblmnya. Yg dihukum anak, sementara ortu ga dididik, lingkungan ga dibenerin. Solusi versi mulyono.”
Namun, ada juga warga yang mendukung dengan harapan anak mereka bisa berubah lebih baik setelah pelatihan.
2. Vasektomi Sebagai Syarat Bansos
Dedi sempat mengusulkan vasektomi sebagai salah satu syarat bagi warga miskin untuk menerima bantuan sosial (bansos). Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mengurangi angka kelahiran dan menekan angka kemiskinan dengan memberikan insentif Rp 500 ribu bagi pria yang bersedia menjalani prosedur tersebut.
Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengecam keras usulan ini, menyebutnya tidak etis, melanggar HAM, dan berpotensi diskriminatif terhadap masyarakat prasejahtera.
Ia menilai kebijakan semacam ini mengingatkan pada pendekatan represif program KB era Orde Baru yang menyebabkan trauma sosial.
Ekonom dari UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai bahwa menjadikan vasektomi sebagai prasyarat bansos berisiko tinggi dan eksklusif. Menurutnya, kebijakan bantuan sosial seharusnya inklusif dan berkeadilan.
Menanggapi kritik, Dedi membantah bahwa vasektomi adalah syarat mutlak bansos. Ia menyatakan hanya menyarankan program keluarga berencana, khususnya kepada keluarga miskin dengan banyak anak, tanpa ada paksaan.
3. Masuk Sekolah Jam 6 Pagi
Dedi Mulyadi juga mewacanakan agar siswa di seluruh Jawa Barat masuk sekolah pukul 06.00 pagi, dengan alasan agar hari Sabtu bisa diliburkan dan siswa belajar hanya sampai Jumat. Ia mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan kedisiplinan siswa.
Tetapi wacana ini menuai kritik dari masyarakat, banyak yang mempertanyakan efektivitas kebijakan ini terutama di daerah yang belum memiliki sarana transportasi umum dan penerangan jalan yang memadai.
Netizen juga menanyakan apakah ada studi empiris yang menunjukkan korelasi positif antara jam masuk lebih pagi dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Sejumlah pihak menyoroti potensi kelelahan pada siswa, risiko keamanan di pagi buta, dan kemungkinan dampak buruk terhadap kesehatan anak.
Mereka menuntut agar kebijakan ini dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi geografis dan sosial-ekonomi masing-masing wilayah di Jawa Barat.
“Kalo sekolah mulai jam 6 saya pikir harus di kaji lagi pak @DediMulyadi71 di lihat tidak semua wilayah punya alat transportasi umum yang memadai, alat penerangan jalan umum yang memadai, serta keamanan lingkungan yang memadai, jadi saran saya tidak semua wilayah bisa ikut.”
“Apa dampaknya bagi si anak dengan adanya penerapan jam belajar mulai pukul 06.00 pagi ini? Jelaskan ya. Juga negara mana yang menerapkan jam belajar yang sama dengan jawa barat ini?”
“Apa ada hasil yg terukur dan studi terkait? Apa pernah dilakuin di negara lain yg pendidikannya bagus dan terbukti ada korelasinya? Just give us data, anything.”
Tiga program di atas mencerminkan gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang penuh gebrakan namun kerap menimbulkan kontroversi.
Meski niat awalnya dinilai baik, pendekatan yang terlalu ekstrem dan minim konsultasi publik berisiko menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius.
Diperlukan evaluasi menyeluruh serta keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk para ahli untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak justru melukai masyarakat yang ingin dibantu.
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
