KEDIRI, LINGKARWILIS.COM β Kinerja APBN di wilayah Kediri Raya hingga 31 Januari 2026 memperlihatkan pergerakan fiskal yang variatif. Penerimaan perpajakan tercatat mengalami penurunan secara tahunan, sementara penyaluran kredit program, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), justru menunjukkan akselerasi positif.
Data ALCo Regional Kediri Raya mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.999,39 miliar. Dari total tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.958,89 miliar.
Ketua KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, menyampaikan bahwa penerimaan pajak terkontraksi 9,28 persen secara year on year (yoy). Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp34,50 miliar atau tumbuh 4,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara rinci, meski total perpajakan melemah, beberapa jenis pajak masih mencatat pertumbuhan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 13,62 persen, sedangkan kelompok pajak lainnya melonjak signifikan hingga 202,75 persen yoy.
Baca juga :Β Persik Kediri Tanpa Kiko Hadapi Persis Solo, Imanol Garcia Kembali
Dari sisi belanja negara, realisasi APBN mencapai Rp917,14 miliar atau turun 10,55 persen dibandingkan Januari 2025. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp63,43 miliar dengan kontraksi 14,15 persen. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp853,70 miliar atau turun 10,27 persen.
Namun demikian, terdapat komponen belanja yang masih tumbuh. Belanja barang meningkat 11,99 persen. Pada sisi TKD, Transfer Khusus dan DAK Non Fisik juga mencatat pertumbuhan 11,17 persen yoy, meskipun secara agregat TKD masih mengalami kontraksi.
Di sektor pembiayaan, kinerja Kredit Program di wilayah kerja KPPN Kediri menunjukkan tren yang menggembirakan. Secara yoy, jumlah debitur pada Januari 2026 meningkat 1,50 persen, dengan kenaikan nilai penyaluran mencapai 28,35 persen. Kabupaten Kediri mencatat pertumbuhan debitur tertinggi sebesar 9,59 persen, sedangkan Kota Kediri membukukan lonjakan nominal penyaluran terbesar hingga 48,00 persen.
Penyaluran KUR juga mencatat pertumbuhan signifikan. Jumlah debitur naik 7,96 persen dengan peningkatan nominal 29,21 persen. Kabupaten Kediri menjadi wilayah dengan kenaikan debitur tertinggi sebesar 15,33 persen, sementara Kota Kediri mencatat pertumbuhan nominal tertinggi 48,76 persen.
Baca juga :BPBD Kabupaten Kediri Berikan Edukasi Mitigasi Cuaca Ekstrem dalam TMMD ke-127
Berbeda dengan KUR, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mengalami penurunan tajam. Jumlah debitur menyusut 73,28 persen dan nilai penyaluran turun 77,98 persen dibandingkan Januari 2025. Penurunan paling signifikan terjadi di Kabupaten Trenggalek.
Di sisi administrasi perpajakan, implementasi sistem Coretax pada Tahun Pajak 2026 turut memengaruhi struktur penerimaan. Kebijakan sentralisasi administrasi wajib pajak cabang ke kantor pusat berdampak pada berkurangnya basis administrasi di daerah.
KPP Pratama Kediri mencatat realisasi penerimaan hingga 31 Januari 2026 sebesar Rp15,70 miliar atau tumbuh 31,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun hingga 24 Februari 2026, pertumbuhannya tercatat minus 3,93 persen secara tahunan.
Sementara itu, KPP Pratama Tulungagung menargetkan penerimaan Rp842,75 miliar pada 2026. Hingga Januari, realisasi netto mencapai Rp37,90 miliar atau 4,50 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Tulungagung sebesar 93,51 persen dan Trenggalek 6,49 persen.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, KPPBC TMC Kediri mencatat CK-1 Outstanding sebesar Rp2,888 triliun, dengan capaian Januari sebesar 88,64 persen dan realisasi tahunan 7,23 persen.
Secara umum, dinamika awal 2026 menunjukkan adanya tekanan pada sisi penerimaan pajak dan belanja negara. Meski demikian, dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui Kredit Program dan KUR tetap terjaga. Tantangan yang dihadapi meliputi pelemahan daya beli, perubahan pola konsumsi, serta penyesuaian administrasi akibat implementasi Coretax.
Perkembangan ini menjadi indikator awal arah kebijakan fiskal di Kediri Raya sepanjang 2026, yang masih membutuhkan optimalisasi di sisi penerimaan, efektivitas belanja, serta penguatan dukungan pembiayaan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.***
Reporter: Ahmad Bayu Giandika
Editor : Hadiyin
