JOMBANG, LINGKARWILIS.COM β Puluhan buruh di Kabupaten Jombang memanfaatkan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 dengan turun ke jalan, Kamis (1/5/2025), menyuarakan tuntutan atas kondisi kerja yang dinilai masih jauh dari layak. Sementara pemerintah daerah menggelar kegiatan jalan sehat dan hiburan di alun-alun, para pekerja justru memilih berdemonstrasi menuntut keadilan.
Aksi damai tersebut diawali dengan long march dari kawasan industri menuju tiga titik strategis: Kantor DPRD, Mapolres, dan Kantor Bupati Jombang. Para buruh membawa atribut aksi serta sebuah mobil komando yang digunakan untuk menyampaikan orasi.
Setibanya di depan Gedung DPRD, mereka bergantian menyampaikan aspirasi terkait ketidakadilan yang masih dirasakan pekerja, mulai dari gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Sayangnya, tak satu pun anggota dewan menemui massa aksi, diduga tengah mengikuti kegiatan seremonial Pemkab Jombang.
Baca juga :Β Empat Paskibra Terbaik Kabupaten Kediri Ikuti Seleksi Tingkat Provinsi di Surabaya
Wakil Ketua Gabungan Aliansi Jombang Peduli (GAS JP), Hadi Purnomo, mengecam keras sikap pemerintah daerah yang menurutnya lebih mementingkan acara hiburan dibanding menghadapi persoalan nyata kaum buruh.
“Acara jalan sehat dan dangdutan itu hanya meninabobokan buruh. Seolah-olah semua baik-baik saja, padahal realitanya masih banyak pekerja yang hidup dalam tekanan dan ketidakpastian,” ujar Hadi.
Ketua Serikat Buruh Playwood Jombang (SBPJ) itu menyebutkan bahwa banyak laporan buruh mengenai pelanggaran hak kerja telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan aparat penegak hukum, namun hingga kini belum ada respons tegas.
Baca juga :Β Prajurit TNI Turut Amankan Prosesi Pemberangkatan Jamaah Haji di GOR Joyoboyo Kediri
“Faktanya, hanya sekitar 30 persen perusahaan di Jombang yang menggaji sesuai UMK. Sisanya menggaji harian atau sistem borongan, bahkan hanya Rp40.000 sampai Rp50.000 per hari. Ini sungguh memprihatinkan,” ungkap Hadi.
Ia menambahkan, aksi damai ini bukan untuk memprovokasi, melainkan untuk mengingatkan bahwa kondisi buruh di Jombang belum mencerminkan kemajuan yang sering digaungkan oleh pemerintah daerah.***
Reporter : Agung
Editor : Hadiyin
