KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan maksimal kepada para jemaah haji. Salah satunya melalui pelaksanaan badal haji bagi jemaah yang tidak dapat menunaikan rukun haji karena meninggal dunia sebelum wukuf di Arafah.
Dilansir dari laman Kemenag, Kepala Bimbingan Ibadah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Zaenal Muttaqin memastikan jemaah yang wafat sebelum sempat melaksanakan wukuf akan dibadalkan hajinya oleh pemerintah.
“Ini bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan semua jemaah tetap mendapatkan haknya untuk menunaikan rukun Islam kelima,” jelas Zaenal.
Baca juga : Jelang Idul Adha, 70 Dokter Hewan Diterjunkan untuk Periksa Kesehatan Ternak di Kediri
Ia menjabarkan, selain jemaah yang wafat, ada dua kondisi lain yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan badal haji. Pertama, jemaah yang menderita sakit berat sehingga tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan. Kedua, jemaah yang mengalami gangguan kognitif berat seperti demensia atau kehilangan akal.
“Ketiga kondisi ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama dan menjadi dasar hukum pelaksanaan badal haji oleh pemerintah,” tambahnya.
Untuk menjaga ketertiban dan akuntabilitas proses, PPIH Arab Saudi telah menetapkan prosedur yang ketat. Proses dimulai dari pendataan jemaah, penunjukan petugas pelaksana, hingga penerbitan sertifikat resmi sebagai bukti bahwa haji telah dilakukan secara badal.
Baca juga : UNP Kediri Kukuhkan Langkah Menuju Kelas ASEAN, Jalan Sehat Warnai Puncak Dies Natalis ke-48
“Petugas yang melaksanakan badal haji harus sudah pernah berhaji. Setelah tugas selesai, mereka akan menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Zaenal.
Saat ini, sedikitnya 140 petugas haji yang tergabung dalam kloter maupun non-kloter di Arab Saudi telah disiapkan untuk menjalankan tugas tersebut.***
Editor: Hadiyin
