KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Puluhan massa dari Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) bersama elemen masyarakat melakukan aksi damai di tiga lokasi, Kamis (10/7/2025). Mereka mendesak penegakan hukum atas dugaan penyimpangan dalam tukar guling tanah kas milik Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
Mereka menggelar aksi dan orasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Gedung DPRD, dan Mapolresta Kediri. Mereka membawa megaphone, bendera, peralatan live streaming, serta ban bekas yang menjadi simbol perlawanan terhadap dugaan ketidakadilan.
Koordinator aksi, Basuki, menilai terdapat kejanggalan dalam proses tukar guling tanah seluas kurang lebih 4 hektare tersebut. Ia menyebut pernyataan dari pihak pemerintah daerah tak memiliki landasan hukum yang jelas.
Baca juga : Persik Kediri Rekrut Lucas Gama, Eks Bek Barito Putera untuk Perkuat Lini Belakang
“Dibilang masih status sewa, tapi tidak ada bukti kuatnya. Data yang kami miliki menunjukkan tanah sudah berubah status. Tata ruang berubah, artinya sudah alih fungsi. Jika memang ada yang bermain, harus diproses hukum,” tegas Basuki dalam orasinya.
Tuntutan GPN :
-
Pengusutan tuntas dugaan korupsi tanah kas desa,
-
Transparansi dalam anggaran desa,
-
Percepatan realisasi lahan pengganti,
-
Serta penghentian proyek apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kabag Kesra Kabupaten Kediri, Sukadi, menyampaikan bahwa proses tukar menukar tanah kas desa masih dalam tahapan sesuai regulasi yang berlaku.
“Proses musyawarah desa sudah dilakukan, nilai dan luas tanah juga telah disepakati. Tapi karena tanah pengganti belum tersedia, maka belum bisa dilakukan tukar guling. Kami masih menunggu SK Gubernur,” jelas Sukadi saat audiensi.
Baca juga : Ngebut Tanpa Helm, Pemuda di Blitar Tewas Usai Tabrak Patok Jalan di Bulak Sawah Sragi
Sukadi juga menegaskan bahwa pembangunan di atas lahan tersebut saat ini masih berstatus sewa oleh pelaksana proyek, bukan pelepasan hak.
Audiensi yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Kediri tersebut juga dihadiri oleh Mochamad Alfian, anggota Komisi I DPRD dari Fraksi Nasdem, yang turut mendengar aspirasi massa.
GPN menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak profesional, adil, dan transparan.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
