LINGKARWILIS.COM – Rencana pembangunan ulang SDN Jabon 02, Kecamatan Jombang, masih tertunda akibat belum rampungnya proses pensertifikatan lahan.
Tanpa adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat yang menunjukkan status lahan sebagai aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, pengalokasian anggaran pembangunan tidak dapat dilakukan.
Bupati Jombang, H. Warsubi, menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan pemerintah desa dan pihak sekolah.
“Nggeh Mas, Ibu Plt (Plh) Kadis sudah saya minta untuk berkoordinasi dengan Ibu Kepala Desa dan Ibu Kepala Sekolah terkait pembangunannya agar bisa segera dibangun,” ujar Bupati pada Selasa malam (15/7/2025).
Polres Malang Gerebek Rumah Sabu di Kepanjen, Ungkap 33 Paket Siap Edar
Plh Kepala Disdikbud Jombang, Wor Windari, membenarkan bahwa proses sertifikasi lahan saat ini masih berjalan. Tim dari Disdikbud bersama Bidang Aset BPKAD telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
“Hari ini Dikbud bersama Bidang Aset BPKAD ke desa. Selanjutnya proses pensertifikatan,” jelas Wor Windari melalui sambungan seluler.
Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama terletak pada status kepemilikan lahan yang masih tercatat atas nama pemerintah desa. Hal tersebut membuat penganggaran belum dapat dilakukan sesuai peraturan.
“Karena kalau seperti itu kan belum bisa, aturan belum bisa memberikan anggaran ke situ,” ujarnya.
Namun demikian, perkembangan positif sudah terlihat. Wor Windari menyampaikan bahwa pemerintah desa telah menyepakati pelepasan aset, sebagai langkah awal proses sertifikasi.
Pemkab Jombang Pacu Akses Air Bersih dan Sekolah Hijau
“Alhamdulillah Ibu Kepala Desa sudah kerso tapak asto (tanda tangan),” katanya.
Dengan terbitnya sertifikat yang menyatakan lahan sebagai aset milik Pemkab, maka anggaran pembangunan bisa segera disiapkan.
“Jadi Bu Kades sudah tanda tangan pelepasan hak,” tandasnya.
Sementara itu, kondisi di SDN Jabon 02 saat hari pertama masuk sekolah menggambarkan urgensi pembangunan tersebut.
Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terpaksa digelar di ruang kepala sekolah dan ruang kelas digabung, akibat bangunan sekolah yang mengalami kerusakan parah.
Reporter: Agung Pamungkas
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
