LINGKARWILIS.COM – Meningkatnya keluhan masyarakat terkait kebisingan akibat penggunaan sound system mendorong Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Polres Tulungagung untuk mengambil langkah tegas. Keduanya sepakat memperjelas aturan teknis dalam penggunaan perangkat suara di berbagai kegiatan masyarakat.
Kapolres Tulungagung, AKBP Mohammad Taat Resdi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.1.1/1200/42.02/2024 tentang pengaturan penggunaan sound system sejak 2 Agustus 2024.
Namun, ia menilai edaran tersebut masih perlu dilengkapi dengan ketentuan teknis agar implementasinya lebih efektif di lapangan.
“Kami mendukung penuh surat edaran tersebut, tapi juga perlu ada pelengkap teknis agar aturan ini bisa dijalankan dengan baik di lapangan,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).
Kontrakan Jadi Markas Sabu! Pemuda Kepanjen Diciduk Satresnarkoba Malang
Salah satu aspek teknis yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) terkini adalah batas ambang kebisingan. Berdasarkan SE yang berlaku sebelumnya, batas maksimal kebisingan ditetapkan sebesar 60 desibel.
Namun, dalam rakor tersebut disepakati bahwa untuk kegiatan mobile seperti pawai, batas kebisingan dinaikkan menjadi 80 desibel.
Adapun untuk kegiatan statis seperti pengajian, konser musik, dan pentas seni, kebisingan diperbolehkan hingga 125 desibel.
Disamping itu, daya listrik untuk perangkat sound system juga turut dibatasi yakni maksimal 10.000 watt per kendaraan untuk kegiatan bergerak, dan 80.000 watt untuk kegiatan tetap.
Kontrakan Jadi Markas Sabu! Pemuda Kepanjen Diciduk Satresnarkoba Malang
“Penyesuaian ini tentunya untuk menjaga kenyamanan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kegaduhan, sehingga tidak ada yang dirugikan atas kegiatan tersebut,” tambah Taat.
Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menyampaikan bahwa hasil rakor dan usulan perubahan SE akan disampaikan kepada Bupati Tulungagung untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, kegiatan masyarakat tetap diperbolehkan selama mematuhi aturan yang berlaku.
Pembatasan waktu pelaksanaan kegiatan juga menjadi bagian dari hasil rakor tersebut. Untuk kegiatan dengan sound system secara mobile, batas waktu ditetapkan hingga pukul 24.00 WIB. Namun, pengecualian diberikan untuk pementasan wayang kulit, yang diizinkan berlangsung hingga pukul 04.00 WIB.
“Pihak panitia juga harus memiliki izin sebelum menggelar kegiatan yang menggunakan sound system. Apabila tidak memiliki izin, tentunya aparat penegak hukum (APH) bisa memberikan sanksi,” tegas Baharudin.
