LINGKARWIILIS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat menyiapkan regulasi khusus terkait penggunaan sound karnaval bervolume tinggi atau yang dikenal dengan istilah sound horeg. Rencana pengaturan ini akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi membahas Surat Edaran Bersama (SEB) yang digelar di ruang Rupatama Lantai 5 Pemkot Batu, Senin (25/8).
Regulasi ini nantinya akan mengatur berbagai aspek mulai dari pembatasan jumlah perangkat, kapasitas daya, tingkat kebisingan, jam tayang, hingga kepanitiaan.
Wakil Wali Kota Batu, Hely Suyanto menegaskan bahwa penyusunan SEB ini mendesak dilakukan mengingat fenomena sound karnaval selama ini memicu pro dan kontra di masyarakat.
PMI Kota Batu Gelar Forum Jejaring Malang Raya, Fokus pada Penguatan Relawan dan Layanan
“Ada yang menganggapnya meriah dan menghidupkan suasana, namun tidak sedikit yang merasa terganggu, apalagi jika dimainkan hingga larut malam. Konfigurasinya harus jelas, rujukan teknisnya tegas. Hiburan tetap ada, tapi harus tertib, aman, dan sehat. Kita ingin solusi yang membawa ketentraman bagi Kota Batu, hingga kalau bisa dijadikan agenda wisata dikemudian hari,” ujarnya.
Rencana regulasi ini diproyeksikan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Edaran Bersama (SEB).
Sebuah tim lintas sektor akan dibentuk, melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, TNI, kejaksaan, tokoh agama, tokoh budaya, tenaga kesehatan hingga MUI dan Kementerian Agama. Tim inilah yang akan merumuskan standar teknis, mekanisme perizinan, dan sistem pengawasan di lapangan.
“Kita ingin kehadiran sound ini bisa berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan, yang selama ini hanya 25 persen, kita berencana dengan adanya sound yang sudah dikemas dengan regulasi lokal ini semoga dapat mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan di angka 50 persen,” tegas Hely.
Polisi Gerebek Lokasi Sabung Ayam di Malang, Barang Bukti Dimusnahkan!
Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata menyampaikan bahwa asesmen teknis telah disiapkan sebagai dasar aturan.
Langkah ini meliputi pembatasan dimensi perangkat sound system, pengaturan ambang batas desibel maksimal hingga 120 dB, serta jam tayang maksimal pukul 22.00 WIB.
“Mulai sekarang, izin keramaian akan lebih selektif. Kalau ada indikasi pelanggaran, izin tidak akan keluar. Bahkan proses pembahasan bisa dilakukan lebih dari sekali sebelum izin diterbitkan,” tegas Andi.
Ia menambahkan bahwa sound karnaval tetap diperbolehkan, namun harus sesuai regulasi yang disepakati.
“Sekarang kita ingin sama-sama mencari solusi agar ke depan modul kepanitiaan dan regulasi acara sound karnaval yang digelar mampu menyejahterakan masyarakat Kota Batu sendiri,” ungkapnya.
Ketua MUI Kota Batu, KH Abdullah Thohir, turut memberikan pandangan. Ia menyebut bahwa MUI Jawa Timur sejak 2023 telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan sound horeg.
“Laporan medis menunjukkan, kebisingan ekstrem bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Jadi ini bukan sekadar soal ketertiban, tapi juga soal keselamatan warga,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemkot Batu memastikan bahwa pembahasan regulasi ini akan menyesuaikan dengan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan Gubernur Jatim dan digodok ulang agar pelaksanaannya tidak merugikan semua pihak.
Reporter : Arief Juli Probowo
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
