Kediri, LINGKARWILIS.COM – Rehabilitasi sejumlah gedung perkantoran milik Pemkab Kediri yang rusak pasca kerusuhan akhir Agustus 2025 akan ditangani langsung Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap Gedung Sekretariat Daerah, Gedung DPRD, serta Kantor Bupati Kediri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, dari hasil kajian sementara, Gedung DPRD dipastikan bakal dirobohkan karena mengalami kerusakan paling parah.
“Dari Kementerian PU akan diratakan, maka ada proses penghapusan aset di kami. Kalau sudah dihapus, artinya akan dibangun baru. Itu nanti akan dibicarakan dengan pimpinan DPRD,” ujar Mas Dhito, Minggu (14/9), usai mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo meninjau lokasi.
Baca juga : Antisipasi Pohon Tumbang, DLHKP Kediri Kota Kediri Lakukan Pemangkasan
Terkait lokasi gedung baru DPRD, Mas Dhito menegaskan keputusan berada di tangan legislatif. “Apakah tetap satu komplek dengan Kantor Bupati atau pindah ke tempat lain, itu wewenang pimpinan DPRD, bukan eksekutif,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan pihaknya bergerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar fasilitas umum yang terdampak segera dipulihkan. “Kita kerjakan full supaya pelayanan masyarakat bisa kembali normal,” tegasnya.
Ia menambahkan, bangunan yang masih memungkinkan direhabilitasi akan diperbaiki, sedangkan yang kerusakannya parah seperti Gedung DPRD akan dibangun ulang dari nol.
“Kalau bisa kita rehab, ya direhab. Kalau tidak memungkinkan, ya dirobohkan,” katanya.
Baca juga : Adik-Kakak di Blitar Nekat Curi Kotak Amal TPU untuk Beli Bensin
Menurut Dody, kerusakan gedung pemerintahan di Kabupaten Kediri termasuk yang terparah dibanding daerah lain. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali gedung-gedung tersebut. ***
Editor : Hadiyin
