Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya membenahi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang didorong Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito adalah menerapkan pola pendataan dari bawah (bottom up) dengan melibatkan perangkat lingkungan, terutama Ketua RT.
Pembenahan tersebut menjadi perhatian menyusul adanya perubahan data desil yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Akibatnya, terdapat warga yang masuk kategori desil tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Mas Dhito menegaskan, pembaruan data diperlukan agar program perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sejumlah langkah telah dilakukan Pemkab Kediri, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat terkait pembenahan data desil hingga mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Baca juga : Petugas DLH Kabupaten Kediri Bersihkan Kawasan SLG Dua Kali Sehari, Sampah Dipilah Sebelum Diangkut
Hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 54.605 orang telah mengaktifkan IKD. Program yang masih terus berjalan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis digital.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.
Selain percepatan aktivasi IKD, pemerintah juga menyiapkan agen Perlinsos. Hingga saat ini, lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen untuk membantu proses pendataan dan pengusulan warga yang dinilai layak menerima bantuan.
Keberadaan agen tersebut diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi warga di lingkungannya.
Baca juga : Angin Kencang Ganggu Penerbangan di Bandara Dhoho Kediri, Super Air Jet Alihkan Rute ke Denpasar
Menurut Mas Dhito, proses pendataan bansos harus berangkat dari kondisi riil masyarakat. Karena itu, pengusulan maupun koreksi data tidak boleh didasarkan pada hubungan pribadi atau unsur suka dan tidak suka.
Dalam hal ini, peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dinilai penting karena mereka lebih mengetahui keadaan sosial dan ekonomi warga di wilayah masing-masing.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
Melalui pelibatan masyarakat hingga tingkat RT/RW, Pemkab Kediri berharap pembenahan data kemiskinan dapat berjalan lebih akurat. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan semakin sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga yang berhak.***
editor : Hadiyin
