Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Kepala Desa (Kades) Dadapan, YT, resmi mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Nganjuk setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) tahun 2023–2024. Penahanan selama 20 hari ini dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk guna mempermudah proses penyidikan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Nganjuk, Yan Aswari, menyampaikan, YT mulai ditahan sejak 16 September hingga 5 Oktober 2025.
“Penahanan dilakukan sementara selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Nganjuk,” ujarnya, Senin (16/9).
Yan menuturkan, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
Baca juga : Antisipasi Banjir, PUPR Kabupaten Kediri Normalisasi Kali Batan di Papar
Penyidikan saat ini masih berfokus pada penelusuran aliran dana hasil korupsi, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati uang tersebut. “Aliran dana ke perorangan masih terus kami dalami. Karena itu, proses penyidikan membutuhkan waktu,” jelas Yan.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru. Tim penyidik tengah mengembangkan kasus ini untuk menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Masih ada kemungkinan tersangka tambahan. Saat ini penyidik terus mendalami indikasi keterlibatan pihak lain,” tegasnya.
Meski ditanya soal dugaan keterlibatan perangkat desa lain, seperti sekretaris desa maupun bendahara, Yan enggan memberi keterangan detail karena penyidikan masih berjalan.
Baca juga : Sat Binmas Polres Kediri Kota Ajak Masyarakat Bijak Bermedsos dan Aktifkan Pam Swakarsa
Dari hasil penyelidikan sementara, YT diduga menyelewengkan dana desa sebesar Rp 1 miliar. Anggaran tersebut dipakai untuk membiayai sejumlah proyek fiktif atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, baik pembangunan fisik maupun non-fisik di berbagai bidang, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pembangunan desa, hingga penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Jumlah Rp 1 miliar itu masih indikasi. Titik-titik penyalahgunaan beragam, mulai dari proyek fisik hingga non-fisik. Ada puluhan kegiatan yang tidak sesuai atau bahkan fiktif,” ungkap Yan.
Penetapan YT sebagai tersangka sebelumnya dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti kuat serta hasil audit yang menunjukkan adanya kerugian negara. Kejari memastikan, kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap fakta-fakta lain yang belum terungkap.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
