Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, menuai sorotan.
Program yang seharusnya berorientasi pada partisipasi warga itu diduga menyalahi aturan karena pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) termasuk ketua dan bendahara diambil dari kalangan perangkat desa.
Program Pamsimas ini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan (BP2PK) Jawa Timur.
Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut tercatat dengan nomor kontrak swakelola 3/PKS.PAMSIMAS-Cb16.5.2/2025, menggunakan anggaran Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) sebesar Rp500 juta, serta swadaya masyarakat senilai Rp43,5 juta.
Baca juga : Wabup Kediri Tekankan Pentingnya Kualitas dan Kebersihan Program Makanan Bergizi Gratis
Proyek ini dikerjakan oleh Pokmas Putra Giri dengan masa pelaksanaan 120 hari, terhitung sejak 26 Agustus hingga 24 Desember 2025.
Aktivis Lembaga Hukum dan Kajian Pembangunan Indonesia (LHKPI) Nganjuk, Hamid Efendi, menilai program ini menyimpang dari semangat pemberdayaan masyarakat.
“Program ini seharusnya melibatkan warga setempat. Tapi saya melihat justru pekerjanya ada yang dari Berbek, sementara pengeboran sumber air dikerjakan oleh pihak dari Tuban,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Hamid juga menyoroti keterlibatan perangkat desa dalam kepengurusan Pokmas. Ia menegaskan, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, yang melarang perangkat desa merangkap jabatan di luar tugas pokoknya.
“Pamsimas adalah program pemberdayaan. Masyarakat harus aktif sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan sistem air minum dan sanitasi. Perangkat desa seharusnya fokus pada tugas pemerintahan, bukan terlibat sebagai pengurus Pokmas,” tegasnya.
Baca juga : Pemkab Kediri Matangkan Administrasi Hibah Lahan untuk Sekolah Rakyat, Ini Penjelasan Wabub Maria Ulfa
Sementara itu, Kepala Desa Girirejo, Eko Sumaryono, membenarkan bahwa dua perangkat desanya memang ditunjuk menjadi pengurus Pokmas Pamsimas. Menurutnya, hal tersebut dilakukan atas saran dari pendamping Pamsimas.
“Program ini membutuhkan ketelitian administrasi, sehingga pendamping menyarankan agar perangkat desa dilibatkan sebagai ketua dan bendahara,” jelasnya.
Eko menambahkan, seluruh urusan teknis, termasuk kontrak dan pengelolaan tenaga kerja, ditangani oleh pendamping Pamsimas. Pihak desa, kata dia, hanya bertindak sebagai penerima manfaat.
“Pendamping yang mengatur semua prosesnya. Kami di desa hanya menerima hasil dan manfaatnya. Kalau ada pekerja dari luar daerah, itu juga keputusan pendamping,” ungkapnya.
Meski demikian, Eko berharap program Pamsimas dapat terus dikembangkan agar seluruh dusun di Desa Girirejo bisa menikmati akses air bersih.
“Saat ini baru dua dusun yang mendapat program, yaitu Pilangbangu dan Teleng. Kami akan berupaya agar ke depan semua wilayah mendapat giliran,” pungkasnya.***
Editor: Muji/Hadi
