Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Peringatan Hari Parlemen Indonesia yang jatuh setiap 16 Oktober menjadi momen refleksi bagi DPRD Kabupaten Ponorogo. Tidak sekadar seremoni, momentum ini dijadikan ajang untuk memperkuat komitmen lembaga legislatif dalam menjaga demokrasi lokal dan memperluas partisipasi publik.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, atau akrab disapa Kang Wi, menegaskan bahwa parlemen memiliki tiga fungsi utama legislasi, anggaran, dan pengawasan
yang seluruhnya bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Hari Parlemen ini menjadi pengingat bagi kami agar terus memperbaiki diri, menjaga amanah rakyat, sekaligus mendorong masyarakat aktif dalam proses demokrasi,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Baca juga : Satgas Kawasan Tanpa Rokok Mulai Dibentuk, Dinkes Ponorogo Tegaskan Penegakan Humanis
Sepanjang tahun 2025, DPRD Ponorogo mencatat sejumlah capaian penting, mulai dari penguatan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah, hingga dukungan terhadap pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) sebagai simbol kemajuan pariwisata daerah. DPRD juga menegaskan penolakannya terhadap rencana pemangkasan anggaran pendidikan menjadi 18 persen, karena dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi.
Kang Wi menambahkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam kinerja legislatif terus meningkat. Warga kini semakin aktif menyampaikan aspirasi, sementara DPRD berupaya menjaga transparansi dengan membuka akses informasi publik melalui berbagai kanal media sosial, termasuk agenda dan hasil rapat.
“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci kemajuan Ponorogo,” tegasnya.
Baca juga : Mutasi Perdana di Pemkot Blitar, Kadinkes Bergeser ke Staf Ahli
Selain itu, DPRD juga berperan aktif dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 dan turut mendukung target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menembus Rp1 triliun.
Meski demikian, Kang Wi mengakui bahwa mempertahankan kepercayaan publik bukan hal yang mudah. Tantangan tersebut dihadapi dengan memperkuat komunikasi, dialog, dan akuntabilitas di setiap proses kebijakan.
“Perbedaan pandangan antarfraksi itu hal wajar, asalkan tujuan akhirnya tetap untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
