KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi penduduk rentan dan non permanen, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri ini dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, serta Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Kediri.
Dalam arahannya, Pj Sekda Kota Kediri Ferry Djatmiko menegaskan pentingnya keakuratan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan serta kebijakan strategis pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa pembaruan data bukan hanya menjadi tanggung jawab Dispendukcapil, melainkan merupakan kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
Baca juga : Dinkes Kota Kediri Perkuat Kader Lewat Edukasi Tatalaksana TBC, Targetkan Capaian 72 Persen
“Rakor ini menjadi langkah penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui sinergi ini, kita dapat menyusun strategi pelayanan jemput bola yang berkesinambungan, memperkuat peran RT/RW, kelurahan, kecamatan, serta perangkat daerah agar setiap warga memperoleh hak identitas kependudukan secara adil dan setara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi Nugroho menjelaskan sejumlah langkah yang telah ditempuh pihaknya dalam mempercepat pelayanan Adminduk.
Di antaranya, melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk percepatan penyelesaian dokumen kependudukan, berkolaborasi dengan dinas pendidikan dalam validasi data status pelajar, serta bekerja sama dengan rumah sakit, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Puskesmas untuk melengkapi data golongan darah warga.
Baca juga : Jaga Hubungan Industrial, Dinkop UMTK Kota Kediri Tegaskan Kewajiban Perusahaan Miliki Peraturan Perusahaan
Marsudi berharap pelaksanaan rakor ini dapat memperkuat pemahaman bersama dan melahirkan strategi pelayanan yang lebih efektif sehingga seluruh warga, termasuk kelompok rentan dan non permanen, dapat memperoleh identitas kependudukan yang layak tanpa terkecuali.***
Editor : Hadiyin
