Lamongan, LINGKARWILIS.COM – Universitas Islam Lamongan (Unisla) resmi menerapkan kebijakan baru untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan akademik. Mulai semester mendatang, seluruh mahasiswa dari semua program studi diwajibkan mengikuti mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dengan beban minimal 2 SKS.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kemendikbudristek yang mendorong penguatan kurikulum pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Fakultas Hukum Unisla dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan, bertepatan dengan gelaran talkshow Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di aula Unisla pada Kamis (11/12/2025).
Acara ini juga menjadi ajang penting yang diikuti para Kepala Desa, Lurah, dan Camat se-Kabupaten Lamongan, sebagai bentuk kolaborasi antara dunia kampus, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Baca juga : Bupati Kediri Ingatkan Bahaya Judi Online dan Pinjol dalam Sosialisasi Literasi Keuangan
Kepala Kejari Lamongan, Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan ini. Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran generasi muda mengenai bahaya korupsi.
“Saya berharap mahasiswa dapat memanfaatkan mata kuliah ini secara optimal. Akademisi nantinya akan sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencegah potensi tindakan korupsi,” ujarnya seusai membuka talkshow Hakordia 2025.
Sementara itu, Wakil Rektor I Unisla, Sugeng Dwi Hartantyo, menyebutkan bahwa persiapan kurikulum telah dilakukan secara komprehensif, mulai penyusunan silabus hingga pemilihan tenaga pengajar.
“Mata kuliah ini akan menjadi kewajiban bagi seluruh mahasiswa, tanpa pengecualian. Kami juga telah menggandeng sejumlah mitra, dan pengampu mata kuliah adalah dosen-dosen yang telah memiliki sertifikasi dari ACLC KPK,” jelasnya.
Baca juga : Penerbangan Umrah 2026 Bisa dari Bandara Dhoho, Kediri, untuk Haji Dimulai 2027
Dekan Fakultas Hukum Unisla, Ayu Dian Ningtias, menekankan bahwa pembelajaran antikorupsi bukan sekadar teori akademik semata. Lebih dari itu, pendidikan ini diproyeksikan menjadi bekal moral dan pengetahuan bagi mahasiswa ketika berperan di tengah masyarakat.
“Kami ingin mahasiswa menjadi penggerak dalam upaya pemberantasan korupsi dan mampu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi,” tegasnya.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
