Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Proses pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Kabupaten Tulungagung kembali diwarnai drama. Sekda Tulungagung, Tri Hariadi, yang dijadwalkan dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), tak kunjung hadir meski telah dijadwalkan dua kali.
Pelantikan pertama sejatinya digelar pada Kamis (11/12/2025) sore bersamaan dengan 14 pejabat lainnya. Dari total 15 pejabat yang seharusnya dilantik, Tri Hariadi absen karena disebut tengah menjalankan tugas di Bangkalan, Madura.
Untuk itu, pelantikan khusus bagi Tri Hariadi kembali dijadwalkan pada Jumat (12/12/2025) pukul 08.00 WIB. Namun, lagi-lagi agenda tersebut terpaksa dibatalkan karena yang bersangkutan tidak hadir, meski telah ditunggu lebih dari tiga jam.
“Acara pelantikan belum bisa dilaksanakan karena terlantik tidak hadir. Mohon maaf,” ucap pembawa acara di lokasi.
Baca juga : Sebanyak 67 SPPG Sudah Beroperasi di Tulungagung, Tapi Baru Tiga Unit Kantongi SLHS
Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, menjelaskan bahwa undangan pelantikan Jumat pagi telah disampaikan melalui ajudan pribadi Tri Hariadi. Informasi yang diterima pihaknya menyebutkan bahwa Tri Hariadi dan ajudannya sudah berada di Tulungagung sejak Kamis malam.
“Undangan sudah diterima sespri Sekda, dan informasinya mereka sudah ada di Tulungagung sejak semalam,” ujar Soeroto.
Sesuai jadwal, pelantikan Jumat pagi hanya diperuntukkan bagi Tri Hariadi, yang baru saja dimutasi dari jabatan Sekda menjadi Kepala Disnakertrans. Namun hingga pukul 11.00 WIB, ia tidak muncul di lokasi pelantikan.
Lebih lanjut, Soeroto menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Tri Hariadi. Upaya menghubungi yang bersangkutan tidak membuahkan hasil, bahkan ketika petugas BKPSDM mendatangi rumahnya, kondisi rumah tampak terkunci rapat.
“Nomor ponselnya tidak aktif. Rumahnya juga terkunci dan tidak ada tanda-tanda aktivitas. Tetangga pun tidak mengetahui keberadaannya,” jelasnya.
Baca juga : KKMP Ngadirejo Resmi Diluncurkan, Jadi Teladan Kemandirian Ekonomi Warga Kota Kediri
Menanggapi situasi ini, Soeroto mengatakan pihaknya perlu berkonsultasi dengan Bagian Hukum untuk menentukan apakah ketidakhadiran Tri Hariadi termasuk pelanggaran. Jika terbukti, sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dapat dijatuhkan.
Soeroto menambahkan bahwa penjadwalan ulang pelantikan masih perlu dipertimbangkan dengan matang. Pihaknya juga harus melapor kepada Bupati Tulungagung dan Gubernur Jawa Timur untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Kami masih melakukan kajian. Bila ada pelanggaran tentu bisa dikenai sanksi. Untuk pelantikan ulang, kami masih harus membahasnya dengan Bupati dan Gubernur,” tandasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
