Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Sepanjang tahun 2025, tercatat puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif beroperasi di Kabupaten Tulungagung. Namun, dari total 67 SPPG yang berjalan, baru tiga di antaranya yang resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tulungagung, Sebrina Mahardika, mengungkapkan bahwa dua SPPG terbaru yang mulai beroperasi ialah SPPG di Desa/Kecamatan Ngunut serta SPPG Jarakan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan keberadaan 100 SPPG di daerah tersebut, sehingga masih diperlukan 43 unit tambahan.
“Saat ini penerima manfaat masih sebatas siswa dan jenjang D3. Ke depan, kami juga berupaya memperluas sasaran kepada pelajar putus sekolah. Sisa 43 SPPG juga terus kami dorong untuk segera didirikan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Baca juga : KKMP Ngadirejo Resmi Diluncurkan, Jadi Teladan Kemandirian Ekonomi Warga Kota Kediri
Sebrina menambahkan bahwa idealnya setiap SPPG sudah memiliki SLHS agar standar kebersihan dan kualitas makanan tetap terjamin. Saat ini baru SPPG Sambirobyong, SPPG Bago, dan SPPG Kedungcangkring yang telah memenuhi syarat tersebut. Meski begitu, mayoritas SPPG lain sudah mengajukan proses SLHS ke Dinas Kesehatan Tulungagung, dengan total sekitar 60 pengajuan yang masih berjalan.
“Sekitar 60 SPPG sedang mempersiapkan diri dan telah mengurus SLHS di Dinkes Tulungagung, sesuai penekanan bahwa setiap SPPG wajib memilikinya,” jelasnya.
Terkait kabar keterlambatan pencairan dana operasional, Sebrina menegaskan bahwa hal itu berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing SPPG. Ia juga membantah anggapan bahwa kekeliruan input nominal dana menjadi penyebab kekurangan anggaran di beberapa SPPG.
Menurutnya, sistem akan otomatis memberikan notifikasi jika terjadi kesalahan penginputan. Sementara kasus kekurangan dana di SPPG Waung disebut akibat keterlambatan pembayaran dari pusat.
Baca juga : MBG di Kabupaten Kediri Sering Tidak Habis dan Terbuang, Dewan : Anggaran Besar, Sayang Jika Dibuang
“Soal pembayaran yang tertunda, kami belum mengetahui penyebabnya karena itu kewenangan pusat. Jadi semua pihak hanya bisa menunggu. Kalau soal kesalahan input, saya rasa bukan itu masalahnya,” pungkasnya.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
