TULUNGAGUNG — Sepanjang tahun 2025, konflik antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung tercatat turun drastis hingga nol kasus. Penurunan ini terbilang signifikan lantaran pada tahun sebelumnya masih terjadi puluhan perkara serupa. Kondisi tersebut tidak lepas dari kesepakatan penyelesaian konflik secara internal yang mulai diterapkan oleh masing-masing perguruan silat.
Kapolres Tulungagung AKBP Mohammad Taat Resdi menyampaikan, selama 2025 pihaknya tidak menerima maupun menangani satu pun laporan konflik yang melibatkan antar perguruan silat. Hal ini menjadi catatan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, di mana tidak ada perkara perguruan silat yang diproses secara hukum di Tulungagung.
“Sepanjang 2025 kami tidak mencatat adanya konflik antar perguruan silat yang masuk ke kepolisian. Ini merupakan kali pertama tidak ada perkara semacam itu dalam satu tahun penuh,” ujar AKBP Taat Resdi, Jumat (2/1/2026).
Baca juga : DPRD Kabupaten Kediri Dorong UMKM Lebih Kompetitif pada 2026, Manfaatkan Event dan Bandara Dhoho
Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 Polres Tulungagung menangani 37 perkara konflik antar perguruan silat dengan total 67 tersangka. Rinciannya, 57 tersangka dewasa dan 10 anak. Dari jumlah tersebut, 36 tersangka berasal dari PSHT, 22 dari Pagar Nusa, tujuh dari IKSPI, serta dua dari PSHW.
Namun demikian, Taat menegaskan bahwa nihilnya perkara yang diproses secara hukum bukan berarti konflik antar perguruan silat benar-benar tidak terjadi. Sepanjang 2025, tercatat terdapat 19 peristiwa konflik, namun seluruhnya diselesaikan di tingkat internal perguruan dan tidak dilaporkan ke kepolisian.
“Bukan berarti tidak ada konflik sama sekali. Ada sekitar 19 kejadian, tetapi diselesaikan secara internal sehingga tidak sampai dilaporkan dan diproses hukum,” jelasnya.
Menurut Taat, masing-masing perguruan silat kini telah memiliki mekanisme penanganan tersendiri ketika anggotanya terlibat konflik dengan perguruan lain. Penyelesaian dilakukan melalui komunikasi antar pimpinan perguruan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.
Baca juga : Diduga Mengantuk, Truk Bermuatan Benih Tebu di Kediri Hantam Pohon hingga Ringsek
Pola penyelesaian tersebut, lanjutnya, pertama kali diterapkan di wilayah Kecamatan Besuki. Setiap terjadi konflik antar siswa, para ketua perguruan akan bertemu langsung guna membahas permasalahan dan merumuskan solusi bersama.
“Ketua perguruan saling bertemu untuk menyelesaikan persoalan anggotanya. Dengan cara ini, sepanjang 2025 tidak ada laporan konflik yang berujung proses hukum,” ungkapnya.
Meski mendukung penyelesaian secara kekeluargaan, Polres Tulungagung tetap memberikan penegasan. Apabila dalam proses mediasi tidak ditemukan titik temu dan korban memilih menempuh jalur hukum, pihak perguruan silat dilarang menghalangi atau melarang pelaporan tersebut.
“Kami tidak mempermasalahkan penyelesaian internal. Namun jika korban ingin melapor karena tidak ada kesepakatan, perguruan silat tidak boleh menghalang-halangi,” pungkas AKBP Taat Resdi.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
