Blitar, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kota Blitar akhirnya memberikan penjelasan terkait pemutusan kontrak kerja ratusan tenaga penunjang layanan (TPL) hingga pekerja outsourcing. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari langkah rasionalisasi anggaran, menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, menyampaikan bahwa keputusan pengurangan tenaga penunjang telah melalui pertimbangan matang, terutama dari sisi ketersediaan anggaran daerah.
“Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan, sehingga kami harus melakukan rasionalisasi,” ujar Ika, Minggu (26/1/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 dana transfer pusat untuk Kota Blitar berkurang hingga sekitar Rp145 miliar. Dampaknya, nilai APBD yang sebelumnya menembus lebih dari Rp1 triliun kini berada di kisaran Rp800 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menerapkan penghematan secara menyeluruh, sesuai arahan pemerintah pusat.
Baca juga : Ditemani Bass Betot Lawas, Seorang Pengamen di Kediri Bertahan Mencari Rezeki
Penghematan dilakukan tidak hanya pada pos belanja makan dan minum maupun perjalanan dinas, tetapi juga pada anggaran yang dinilai cukup besar, termasuk pembiayaan tenaga penunjang layanan.
Berdasarkan data BKPSDM, jumlah TPL pada 2025 tercatat mencapai 1.387 orang. Angka tersebut dinilai terlalu tinggi, sehingga pada 2026 dilakukan pengurangan menjadi 1.094 personel. Dengan demikian, terdapat rasionalisasi sebanyak 293 tenaga penunjang yang berdampak pada efisiensi anggaran hingga sekitar Rp5 miliar.
“Keputusan ini memang berat, tetapi harus diambil karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Saat ini, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Blitar mencapai 3.362 orang, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari total 1.094 tenaga penunjang yang tersisa, sebagian berasal dari tenaga outsourcing, sementara lainnya merupakan tenaga kontrak di masing-masing satuan kerja.
Baca juga : Warga RW 07 Kelurahan Kaliombo Kota Kediri Gotong Royong Bangun Gapura Lingkungan, Ini Infonya
Ika menambahkan, pemerintah daerah juga melakukan optimalisasi tenaga yang ada. Sejumlah tugas yang sebelumnya ditangani tenaga kontrak kini dialihkan kepada ASN. Salah satu contohnya adalah fungsi resepsionis yang kini menjadi tanggung jawab arsiparis. Sementara itu, layanan keamanan dan kebersihan masih diserahkan kepada pihak outsourcing.
Sebelumnya, puluhan mantan tenaga outsourcing dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkot Blitar mendatangi Gedung DPRD Kota Blitar untuk mengadu nasib. Mereka memprotes pemutusan kontrak kerja yang dinilai sepihak oleh perusahaan penyedia jasa.
Massa mendatangi kantor dewan sekitar pukul 10.00 WIB dan melakukan orasi sebelum mengikuti rapat dengar pendapat. Di hadapan wakil rakyat, mereka menyampaikan keluhan karena sejak Januari 2025 tidak lagi bekerja, meski sebagian telah mengabdi selama puluhan tahun di sejumlah organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Perhubungan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Para pekerja meminta DPRD mencarikan solusi, termasuk membuka ruang dialog dengan wali kota, agar permasalahan yang mereka hadapi dapat diselesaikan secara jelas. Di Kota Blitar, tercatat sedikitnya 280 pekerja terdampak pemutusan kontrak.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim mengaku telah lama mengetahui persoalan pemutusan kontrak tenaga outsourcing tersebut. Sejumlah komisi di DPRD disebut telah beberapa kali memanggil dinas terkait, namun dinas tidak dapat berbuat banyak lantaran kebijakan tersebut berada di luar kewenangan mereka.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
