Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemkab Tulungagung dipastikan tetap berjalan seperti biasa, meskipun pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung, sejumlah ruangan masih disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan sedikitnya enam ruangan di kompleks Pemkab Tulungagung yang hingga kini belum dapat digunakan. Di antaranya ruang pengadaan barang dan jasa serta ruang rapat pada bagian tersebut.
Selain itu, di Kantor Dinas PUPR, beberapa ruangan turut disegel, meliputi ruang bidang Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, ruang staf administrasi, hingga ruang kepala dinas.
Baca juga : Berstatus Saksi, 11 Pejabat Tulungagung Dipulangkan KPK Usai Pemeriksaan
Penjabat Sekretaris Daerah Tulungagung, Soeroto, mengaku belum memperoleh data pasti terkait total ruangan yang disegel. Ia memastikan, ruangan yang masih dalam status penyegelan untuk sementara tidak dapat difungsikan, sehingga aparatur sipil negara (ASN) harus memanfaatkan ruang alternatif untuk menunjang aktivitas kerja.
“Kami belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhannya, namun yang jelas ruangan yang disegel belum bisa digunakan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Terkait kekosongan jabatan kepala daerah pasca OTT, Soeroto menyebut pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai penunjukan pejabat pengganti.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh ASN tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Seluruh pelayanan tetap berjalan normal. Tidak ada yang dihentikan,” tegasnya.
Baca juga : Kediri Miliki Orkes Dangdut Bergaya Jadul
Sebagaimana diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai mencapai miliaran rupiah.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
