Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi yang digelar aliansi mahasiswa di depan Gedung DPRD Tulungagung, Kamis (23/4/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB itu diikuti oleh gabungan mahasiswa dari DEMA UIN SATU dan PC PMII Tulungagung. Mereka melakukan long march menuju kantor DPRD sambil menyuarakan kritik terhadap lemahnya fungsi pengawasan legislatif.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai DPRD Tulungagung belum maksimal dalam menjalankan peran kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kritik tersebut menguat seiring mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gatut Sunu Wibowo.
Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi di daerah. Ia juga menilai DPRD seharusnya lebih sigap dalam mengawasi penggunaan anggaran yang rawan disalahgunakan.
Baca juga : Ketua DPRD Kabupaten Kediri Minta Satpol PP Perketat Razia Miras dan Rokok Ilegal
“DPRD harus lebih cepat membaca potensi penyimpangan. Jangan sampai fungsi pengawasan berjalan lambat,” tegasnya.
Selain menyoroti DPRD, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Mereka menilai masih ada ketidaksesuaian kompetensi dalam pengisian jabatan kepala OPD.
Aksi sempat memanas dengan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan. Namun, demonstrasi ditutup dengan dialog antara mahasiswa dan empat anggota DPRD Tulungagung.
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Tulungagung, Asrori, mengakui bahwa aspirasi mahasiswa sejalan dengan kondisi yang terjadi. Ia juga menyebut pihaknya telah berulang kali mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.
Baca juga : Musim Kemarau, Embung Jadi Andalan Pengairan Pertanian di Kabupaten Kediri
“Aspek transparansi dan kehati-hatian sudah sering kami sampaikan. Ini demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
DPRD, lanjutnya, berkomitmen mengawal tuntutan mahasiswa dan meneruskannya kepada pihak eksekutif agar segera ditindaklanjuti.
Aksi ini menjadi penanda meningkatnya tekanan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Tulungagung, sekaligus dorongan agar praktik korupsi ditangani secara transparan dan menyeluruh.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
