Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Ribuan guru honorer non Dapodik di Kabupaten Ponorogo menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD dan Pemkab Ponorogo, Selasa (26/5/2026). Mereka menuntut pemerintah daerah membuka kembali akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar keberadaan guru honorer non Dapodik diakui secara resmi.
Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Non Dapodik Ponorogo membawa berbagai poster tuntutan. Mereka mengaku telah lama mengabdi sebagai tenaga pendidik, namun hingga kini belum tercatat dalam sistem Dapodik.
Ketua Forum Guru Honorer Non Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri mengatakan, aksi damai tersebut merupakan bentuk keresahan para guru honorer yang merasa belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Kami tidak punya niat buruk kepada pemerintah daerah. Kami hanya ingin keberadaan kami diakui, karena kami ini nyata dan benar-benar mengajar,” ujar Mahmud Danuri.
Baca juga : Dispertabun Kabupaten Kediri Salurkan Paranet Penghalau Hama untuk Petani
Menurutnya, jumlah guru honorer non Dapodik di Ponorogo diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka berharap dapat masuk ke dalam sistem Dapodik agar memiliki akses terhadap berbagai program pemerintah pusat.
“Semua program dari pusat acuannya lewat Dapodik. Kuncinya ada di daerah. Kami hanya ingin bisa masuk Dapodik, tidak ada tuntutan lain,” katanya.
Mahmud menjelaskan, akses pendataan Dapodik di Ponorogo disebut telah ditutup sejak 2020. Sementara di sejumlah daerah lain, pendataan guru honorer masih dibuka hingga 2024.
Kondisi tersebut membuat banyak guru honorer di Ponorogo tidak memiliki kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau alasan pemerintah karena beban belanja pegawai, kami tidak mempermasalahkan soal insentif. Yang penting kami bisa masuk Dapodik,” paparnya.
Baca juga : Waspada Kekeringan, BPBD Ponorogo Petakan 11 Wilayah Rawan Saat Puncak Kemarau Agus
Ia juga mengungkapkan, kesejahteraan guru honorer non Dapodik masih jauh dari layak. Sebagian hanya menerima honor antara Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan yang bersumber dari dana komite sekolah maupun BOS.
“Banyak yang sudah mengajar lebih dari enam tahun, tapi belum juga masuk Dapodik. Kami berharap ada kebijaksanaan dari Pemkab Ponorogo,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto memastikan pihaknya akan mengawal aspirasi para guru honorer tersebut. DPRD juga akan memfasilitasi komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan guru honorer.
“Kami akan kawal aspirasi ini dan membuka ruang diskusi bersama pemerintah daerah serta teman-teman guru honorer,” tandas Riyanto.***
Reporter : Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
