JOMBANG, LINGKARWILIS.COM – Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi damai di halaman Mapolres Jombang, Kamis (29/1) pagi. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan aspirasi agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kewenangan Presiden serta menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari jajaran Polres Jombang. Massa menyampaikan orasi dan pernyataan sikap secara damai di depan markas kepolisian.
Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan FRMJ. Ia menilai posisi Polri di bawah Presiden merupakan format yang tepat untuk menjaga independensi institusi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan cepat dan efektif.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Forum Rembuk Masyarakat Jombang. Aspirasi yang disampaikan mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Kami juga menilai posisi tersebut ideal agar Polri tetap independen dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar AKBP Ardi Kurniawan.
Menurutnya, dukungan publik menjadi penyemangat tersendiri bagi jajaran kepolisian, khususnya Polres Jombang, dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban.
“Kami sangat menghargai dukungan ini. Bagi kami di Polres Jombang, dukungan masyarakat memiliki arti penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua FRMJ Joko Fattah Rochim menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk dukungan terhadap sikap institusi Polri sebagaimana disampaikan Kapolri, bukan dukungan kepada individu tertentu.
“Kami mendukung pernyataan Kapolri terkait posisi Polri tetap di bawah Presiden, bukan mendukung secara personal. Menurut kami, jika Polri berada di bawah kementerian, itu tidak ideal,” ujar pria yang akrab disapa Cak Fattah.
Baca juga :Pemkab Kediri Alokasikan Rp2,5 Miliar untuk Pembangunan Jembatan Cerme
Ia mengkhawatirkan, penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan intervensi kebijakan yang dapat berubah-ubah mengikuti arah politik menteri, sehingga melemahkan institusi kepolisian.
“Kalau berada di bawah kementerian, bisa terjadi perubahan kebijakan lewat peraturan menteri. Ini berisiko melemahkan Polri dan menurunkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Cak Fattah juga menyinggung perjalanan reformasi pasca-1998, ketika Polri dipisahkan dari ABRI. Menurutnya, penguatan institusi Polri yang telah berjalan perlu terus dijaga agar kepolisian tetap fokus melayani dan melindungi masyarakat.
“Ini bukan semata soal korupsi, tetapi soal kepercayaan publik. Jika Polri lemah, yang dirugikan adalah masyarakat, terutama dalam penanganan tindak kriminal,” pungkasnya.
Aksi damai FRMJ tersebut menjadi cerminan aspirasi masyarakat sipil yang berharap Polri tetap independen, profesional, dan konsisten menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
