Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Proses rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi target. Hingga awal Juni 2026, kuota siswa untuk jenjang sekolah dasar (SD) masih belum terpenuhi, sementara pendaftar tingkat SMP dan SMA justru telah melampaui kapasitas yang tersedia.
Kondisi tersebut membuat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terus melakukan sosialisasi dan penjaringan calon peserta didik di berbagai wilayah agar kuota yang diberikan kepada Kabupaten Ponorogo dapat terpenuhi.
Ketua Tim PKH Ponorogo, Kademin, mengatakan bahwa saat ini baru terdapat 14 calon siswa SD yang menyatakan kesediaannya mengikuti program Sekolah Rakyat. Padahal, satu rombongan belajar membutuhkan 30 peserta didik.
Baca juga : Dishub Ponorogo Siapkan Kantong Parkir untuk Antisipasi Lonjakan Pengunjung Grebeg Suro 2026
“Yang belum terpenuhi masih jenjang SD. Saat ini masih kurang 16 siswa,” ujarnya.
Menurut Kademin, pihaknya telah melakukan pendataan serta sosialisasi kepada ribuan keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir. Respons masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat sebenarnya cukup positif.
Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar di jenjang SMP dan SMA yang sudah melebihi kuota. Untuk tingkat SMA tercatat sebanyak 45 calon siswa, sedangkan tingkat SMP mencapai 38 pendaftar.
“Kalau SMP dan SMA sudah lebih dari cukup. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah kuota SD,” katanya.
Ia menilai, masih minimnya pendaftar pada jenjang SD dipengaruhi oleh keraguan sebagian orang tua. Mereka masih mempertimbangkan kesiapan anak untuk tinggal di asrama dan menjalani pendidikan di luar Kabupaten Ponorogo.
Baca juga : Dua Jamaah Haji Asal Kabupaten Kediri Wafat di Tanah Suci
Pada tahun pertama pelaksanaan program, seluruh peserta didik Sekolah Rakyat Ponorogo akan menjalani proses belajar mengajar sementara di Kabupaten Madiun. Kebijakan tersebut diambil karena pembangunan gedung dan fasilitas permanen di Ponorogo masih berlangsung.
“Banyak orang tua yang masih bertanya soal anak yang harus tinggal di asrama dan lokasinya di Madiun,” jelas Kademin.
Meski demikian, pihaknya optimistis jumlah peserta didik akan terus bertambah. Pendampingan dan sosialisasi kepada keluarga sasaran masih terus dilakukan hingga masa seleksi berakhir.
“Kami terus memberikan penjelasan kepada masyarakat agar kuota yang diberikan untuk Ponorogo bisa terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ponorogo, Devit Tri Candrawati, memastikan bahwa proses pendaftaran masih dibuka bagi keluarga yang memenuhi kriteria program. Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan anaknya pada tahun ajaran 2026/2027.
“Untuk tahun pertama, kegiatan belajar sementara dilaksanakan di Sekolah Rakyat Madiun sambil menunggu pembangunan fasilitas di Ponorogo selesai,” ujarnya.
Menurut Devit, sistem penggabungan sementara ini merupakan langkah agar program nasional Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Setelah pembangunan gedung dan asrama di Ponorogo rampung, seluruh peserta didik akan dipindahkan ke fasilitas permanen yang telah disiapkan di daerah tersebut.
“Kalau fasilitas sudah siap, seluruh kegiatan belajar akan dipusatkan di Ponorogo,” pungkasnya.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
