KAMBOJA, LINGKARWILIS.COM – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memaparkan strategi nasional penguatan sistem keimigrasian Indonesia dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Hendarsam menjelaskan tiga pilar utama yang menjadi fokus penguatan keimigrasian Indonesia, yakni pengamanan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan negara sekaligus mendukung pelayanan keimigrasian yang efektif.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar utama sistem keimigrasian Indonesia. Dengan dukungan kolaborasi lintas instansi, kami mampu melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan transnasional sebelum, saat, dan setelah proses pemeriksaan berlangsung,” ujar Hendarsam.
Dalam bidang pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) yang beroperasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.
Selain itu, Hendarsam juga menyoroti efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Integrasi tersebut terbukti membantu pengungkapan kasus penyalahgunaan izin tinggal yang melibatkan 210 warga negara asing dalam perkara penipuan investasi daring di Batam pada Mei 2026 lalu.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Imigrasi turut menggelar pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia untuk membahas sejumlah isu kerja sama keimigrasian.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Visa Kerja dan Liburan atau Working Holiday Visa (WHV) bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja dan berlibur di Australia.
“Sistem undian atau ballot system kami nilai lebih tepat diterapkan dalam proses seleksi Working Holiday Visa karena dapat menjamin aspek keadilan, transparansi, dan efisiensi di tengah tingginya jumlah pendaftar dari Indonesia,” jelas Hendarsam.
Baca juga : OJK Kediri Gelar Edukasi SICANTIK, Dorong Perempuan Makin Cakap Kelola Keuangan Keluarga
Di tingkat regional, Indonesia juga dipercaya sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu People Smuggling atau penyelundupan manusia dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM ASEAN.
Sementara itu, sejumlah isu kerja sama regional lainnya dipimpin oleh negara anggota ASEAN lainnya, seperti Kamboja untuk protokol berbagi data intelijen, Malaysia untuk pergerakan pejuang teroris asing, Singapura untuk penanganan dokumen perjalanan palsu, serta Brunei Darussalam untuk urusan konsuler.
Menurut Hendarsam, tantangan kejahatan lintas negara saat ini membutuhkan respons yang terintegrasi dan kolaboratif di antara negara-negara ASEAN.
“Tantangan kejahatan transnasional tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Melalui mandat yang diberikan kepada Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong penguatan pertukaran informasi intelijen dan harmonisasi teknologi antarnegara ASEAN guna menciptakan kawasan yang lebih aman dan terlindungi,” tegasnya.
Forum DGICM merupakan agenda tahunan yang mempertemukan para pimpinan lembaga keimigrasian dan urusan konsuler negara-negara ASEAN untuk membahas berbagai isu strategis terkait keamanan perbatasan, mobilitas manusia, serta kerja sama regional dalam menghadapi tantangan keimigrasian yang terus berkembang.***
Editor : Hadiyin
