KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya hingga akhir Mei 2026 masih menunjukkan perlambatan. Pendapatan negara maupun realisasi belanja tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, penyaluran program pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan.
Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, mengungkapkan realisasi pendapatan APBN hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp8,65 triliun. Nilai tersebut turun 10,59 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2025.
“Pendapatan APBN hingga akhir Mei 2026 terealisasi sebesar Rp8,65 triliun atau mengalami kontraksi 10,59 persen secara tahunan,” ujarnya, Senin (29/6/2026).
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya penerimaan perpajakan. Hingga akhir Mei, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp8,44 triliun atau turun 10,87 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca juga : Musim Kemarau, Dispertabun Kediri Imbau Petani Tingkatkan Antisipasi Serangan Hama
Berbeda dengan penerimaan pajak, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mengalami pertumbuhan. Realisasi PNBP mencapai Rp205,65 miliar atau meningkat 2,39 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU), meskipun beberapa komponen PNBP lainnya masih mengalami penurunan.
Dari sisi belanja negara, realisasi APBN di wilayah Kediri Raya hingga akhir Mei mencapai Rp3,43 triliun atau berkurang 6,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp731,28 miliar, sedangkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp2,70 triliun.
Meski total belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi, belanja modal justru menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 32,43 persen. Sebaliknya, belanja pegawai dan belanja barang masing-masing masih mengalami penurunan sebesar 2,83 persen dan 2,53 persen. Hingga akhir Mei 2026, belanja bantuan sosial juga belum terealisasi.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp2,70 triliun turun tipis 1,06 persen dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik serta Transfer Khusus menjadi dua komponen yang mencatat pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 31 persen dan 30,4 persen.
Baca juga : Sebanyak 171 Peserta Ramaikan Lomba Lukis Bulan Bung Karno di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri
Di tengah perlambatan pendapatan negara, program pembiayaan bagi pelaku UMKM justru memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga 31 Mei 2026, total penyaluran kredit program di wilayah kerja KPPN Kediri mencapai Rp2,45 triliun kepada 52.201 debitur.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih mendominasi dengan nilai penyaluran mencapai Rp2,40 triliun kepada 42.269 penerima. Secara nominal, penyaluran KUR meningkat 15,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, jumlah debiturnya sedikit menurun sebesar 1,37 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan nilai pembiayaan rata-rata yang diterima setiap debitur.
Pertumbuhan paling tinggi tercatat pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga akhir Mei 2026, program tersebut telah disalurkan sebesar Rp48,54 miliar kepada 9.932 debitur. Nilai pembiayaannya meningkat 81,26 persen, sedangkan jumlah penerima bertambah 60,37 persen dibandingkan Mei 2025.
Secara regional, wilayah kerja KPPN Kediri menyumbang sekitar 10 persen terhadap total penyaluran kredit program di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri menjadi daerah dengan kontribusi terbesar, baik dari sisi jumlah debitur maupun total nilai pembiayaan.
Sementara itu, capaian penerimaan pajak di masing-masing kantor pelayanan pajak juga menunjukkan tren yang berbeda. KPP Pratama Pare membukukan penerimaan kumulatif sebesar Rp335,25 miliar hingga akhir Mei 2026 atau sekitar 30,73 persen dari target tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.
Di sisi lain, KPP Pratama Kediri mencatat penerimaan sebesar Rp121,16 miliar hingga 31 Mei 2026. Nilai tersebut meningkat 12,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan pertumbuhan terbesar berasal dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Secara keseluruhan, kondisi fiskal Kediri Raya hingga Mei 2026 masih menghadapi tekanan, terutama akibat menurunnya penerimaan perpajakan. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga aktivitas ekonomi melalui optimalisasi belanja negara dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program KUR dan UMi.***
Reporter: Ahmad Bayu
Editor : Hadiyin
