MADIUN, LINGKARWILIS.COM – DPRD Kota Madiun bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun resmi menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7/2026).
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 telah rampung setelah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, penyusunan dokumen tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.
“Substansi pembahasan sudah selesai. Acuannya RPJMD sehingga program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian visi dan misi kepala daerah,” ujar Istono.
Baca juga : Satgas PASTI Hentikan Aktivitas Snapboost, OJK Kediri Terima 20 Aduan dengan Kerugian Capai Rp2,6 Miliar
Ia menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS mencakup berbagai indikator makro daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan daerah, hingga belanja daerah.
Istono juga menegaskan seluruh tahapan penyusunan hingga penandatanganan kesepakatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait ketidakhadiran Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, saat penandatanganan, Istono membantah adanya persoalan. Menurutnya, Ketua DPRD sedang menjalankan tugas partai di Jakarta.
“Secara prosedural dan sesuai hierarki aturan semuanya sudah dilakukan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengungkapkan bahwa arah pembangunan Kota Madiun pada 2027 akan difokuskan pada penyelesaian persoalan pengelolaan sampah.
Selain itu, seluruh program pembangunan juga akan diarahkan dengan konsep yang lebih ramah lingkungan.
“Kami berharap pada 2027 pengelolaan sampah menjadi prioritas pembangunan. Seluruh pembangunan juga berbasis lingkungan,” ujarnya.
Baca juga : FKIJK Kediri-Madiun Gelar Financial Journalist Class, Perkuat Literasi Keuangan Bersama Insan Pers
Bagus menambahkan, Pemkot Madiun juga akan memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang masih belum stabil menuntut pemerintah daerah menghadirkan lebih banyak program yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun program yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan daerah memang penting, tetapi pendapatan masyarakat juga harus meningkat. Karena itu, program-program pemerintah harus langsung menyasar masyarakat,” katanya.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2027, Pemkot Madiun memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sekitar Rp280 miliar.
Meski terdapat potensi berkurangnya Dana Insentif Daerah (DID) maupun transfer dari pemerintah pusat, Bagus optimistis pelaksanaan pembangunan tetap dapat berjalan melalui penajaman skala prioritas.
“Yang terpenting adalah intervensi program langsung kepada masyarakat. Pengalaman tahun 2026 menjadi bekal untuk menyusun program 2027 agar tetap berjalan optimal,” pungkasnya.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
