KEDIRI, LINGKARWILIS.COM — Keterlambatan penyelesaian pembangunan Pasar Ngadiluwih mendapat sorotan serius dari Komisi III DPRD Kabupaten Kediri. Proyek yang seharusnya rampung pada akhir Desember 2025 sesuai kontrak kerja tersebut hingga kini belum terselesaikan di lapangan.
Komisi III menilai keterlambatan ini seharusnya bisa diantisipasi. Jika kekurangan tenaga kerja menjadi kendala, kontraktor dinilai perlu menambah jumlah pekerja agar sejumlah pekerjaan yang belum tersentuh dapat segera diselesaikan sesuai tenggat waktu.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, H. Totok Minto Laksono, menegaskan agar pihak kontraktor menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan proyek strategis tersebut. Menurutnya, Pasar Ngadiluwih memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan harus segera dapat difungsikan oleh para pedagang.
“Ini proyek besar dan harus dituntaskan tepat waktu. Kalau tenaga kerja kurang, ya harus ditambah. Kontraktor maupun pengawasnya juga seharusnya hadir setiap hari untuk memantau langsung progres pekerjaan,” tegas Totok.
Baca juga : Pembangunan Pasar Ngadiluwih Dimonitor Setiap Hari, Pemkab Kediri Kejar Target Penyelesaian
Ia juga menyatakan sependapat dengan langkah Pemerintah Kabupaten Kediri yang menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 23 juta per hari kepada kontraktor sebagai konsekuensi atas keterlambatan penyelesaian proyek.
Politisi senior Partai Gerindra tersebut juga meminta Pemkab Kediri terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembangunan Pasar Ngadiluwih. Ia menilai kontraktor seharusnya memiliki perencanaan kerja yang terukur dan sistematis agar target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai jadwal.
“Saya mendukung penuh pemberian denda Rp 23 juta per hari. Ini harus menjadi pembelajaran agar kontraktor tidak main-main dalam mengerjakan proyek besar bernilai puluhan miliar rupiah. Pembangunan harus segera diselesaikan tanpa alasan lagi,” pungkasnya.***
Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
