Kediri, LINGKARWILIS.COM — Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri menegaskan komitmennya dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan bebas dari narkotika dan peredaran telepon genggam ilegal. Tidak ada ruang toleransi bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkoba.
Kepala Bapas Kediri, Niken Kartika Wismarini, mengungkapkan bahwa dari total 1.120 warga binaan yang berada dalam wilayah kerja Bapas Kediri yang mencakup tujuh kota dan kabupaten kasus yang paling dominan adalah terkait narkotika. Jumlah terbanyak, menurutnya, terdapat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kediri.
“Mayoritas warga binaan masih tersangkut kasus narkoba,” ujarnya usai menghadiri deklarasi damai di Lapas Kediri, Senin (2/6/2025).
Baca juga : Jelang Idul Adha, DKPP Kabupaten Kediri Periksa Kesehatan Hewan Kurban di Ngadiluwih
Dalam kegiatan deklarasi damai tersebut, Niken menjelaskan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam proses pengusulan hak-hak integratif warga binaan, seperti cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat. Namun, bila warga binaan terbukti melanggar aturan, maka hak-hak tersebut akan otomatis dicabut.
“Jika terbukti melanggar, maka kami pastikan mereka tidak akan diusulkan untuk mendapatkan pembebasan atau cuti bersyarat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Niken mengapresiasi kegiatan deklarasi damai sebagai langkah nyata dalam memperkuat integritas di lingkungan pemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya pembinaan secara menyeluruh, baik dari aspek pribadi maupun kemandirian.
Untuk mendukung proses pembinaan tersebut, Bapas Kediri menggandeng Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan. Dengan adanya pelatihan ini, warga binaan diharapkan memiliki bekal yang cukup ketika kembali ke masyarakat.
Baca juga : Mutasi di Polres Kediri Kota, Kasat Reskrim dan Dua Kapolsek Berganti, Ini Daftar Lengkap Penggantinya
“Ada pelatihan keterampilan agar saat bebas nanti mereka bisa langsung menghubungi pembimbing kemasyarakatan jika belum memperoleh pekerjaan,” pungkas Niken.
Langkah tegas ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di bidang pemasyarakatan, guna menciptakan sistem yang bersih dan humanis tanpa kompromi terhadap pelanggaran hukum.***
Reporter: Rizky Rusdiyanto
Editor: Hadiyin
