NGANJUK, LINGKARWILIS.COM β Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengeluarkan larangan tegas terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan di wilayahnya. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.15/1139/411.000/2025 yang ditandatangani langsung oleh Bupati.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan di Kabupaten Nganjuk, berisi larangan menyimpan dokumen asli milik pekerja, termasuk ijazah, sebagai syarat dalam hubungan kerja.
“Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap dihormati. Penahanan ijazah sebagai jaminan kerja menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi merugikan,” ujar Marhaen, Jumat (16/5/2025).
Baca juga :Β Remaja Tewas Tertabrak Truk di Depan PG Pesantren Kediri
Ia menegaskan, kebijakan ini bukan tanpa dasar hukum. Pemkab Nganjuk merujuk pada Pasal 42 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang melarang pengusaha menahan dokumen pribadi milik karyawan.
Selain itu, surat edaran juga mengacu pada Pasal 79 Perda yang sama, yang memuat sanksi pidana bagi pelanggar, berupa hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda hingga Rp50 juta.
Pemkab mengimbau perusahaan untuk mematuhi aturan ini dan menjalin hubungan kerja yang berlandaskan keadilan, saling menghargai, serta komunikasi yang sehat.
Baca juga :Β Atlet Kabupaten Kediri Fokus Persiapan Jelang Porprov Jatim 2025
Dengan langkah ini, diharapkan tercipta iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan harmonis di Kabupaten Nganjuk.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor: Hadiyin
