LINGKARWILIS.COM – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang pada Rabu (23/4/2025).
Dalam aksi tersebut, para pedagang menuntut agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak tegas terhadap PKL yang masih nekat berjualan di area terlarang.
Joko Fattah Rochim, yang bertindak sebagai koordinator aksi, menyampaikan bahwa penertiban yang dilakukan selama ini belum optimal. Ia menyoroti kembalinya sejumlah pedagang ke lokasi terlarang seperti kawasan Alun-alun, meskipun mereka sebelumnya telah direlokasi.
“Pemerintah sudah menyediakan lahan relokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan. Seharusnya tidak ada lagi PKL di zona merah. Tapi karena tidak ditindak tegas, mereka kembali. Bahkan muncul pedagang baru,” ujarnya.
Joko juga mengkritik lemahnya pengawasan dan penindakan dari pihak Satpol PP. Ia mencontohkan beberapa titik rawan, seperti di sekitar SMPN 2 Jombang, yang hingga kini masih luput dari perhatian aparat.
Polres Batu Libatkan Tim Ahli Ungkap Insiden Pelajar Jatuh dari Wahana 360° Pendulum Jatim Park 1
Aksi berjalan damai dengan diwarnai orasi serta pembentangan poster. Massa kemudian diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, yang mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan pedagang. Dalam pertemuan tersebut, Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi para pedagang.
“Pemkab sudah menetapkan lokasi khusus untuk PKL. Berjualan di zona terlarang jelas melanggar aturan. Kami akan lakukan penertiban,” tegas Agus.
Pemkab Jombang akan mengambil langkah penindakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/42/415.10.1.3/2025. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyita gerobak maupun membongkar lapak yang melanggar ketentuan. (ag)
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
