Kediri, LINGKARWILIS.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya hingga Februari 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga meski menghadapi tekanan ekonomi global. Pendapatan dan belanja negara tercatat mengalami kontraksi secara tahunan (YoY), namun secara umum masih mampu menopang aktivitas ekonomi di daerah.
Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, menyampaikan bahwa kondisi tersebut masih mencerminkan ketahanan fiskal yang cukup baik di wilayah Kediri Raya.
“Secara pendapatan dan belanja ada kontraksi secara tahunan,” ujarnya Selasa (31/03).
Dari sisi pendapatan, hingga Februari 2026 realisasi penerimaan negara di Kediri Raya tercatat sebesar Rp3.245,23 miliar. Penerimaan tersebut didominasi sektor perpajakan sebesar Rp3.163,77 miliar, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp81,46 miliar.
Namun secara YoY, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar -10,53 persen. Di sisi lain, PNBP justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 26,28 persen, yang menjadi penopang di tengah tekanan pada sektor pajak.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi hingga Februari 2026 mencapai Rp1.499,25 miliar atau sekitar 21 persen dari total pagu anggaran. Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp125,90 miliar, belanja barang Rp68,4 miliar, dan belanja modal Rp5,57 miliar.
Jika dilihat dari sebaran wilayah, Kabupaten Kediri menjadi daerah dengan realisasi belanja terbesar mencapai Rp231,923 miliar. Disusul Kabupaten Nganjuk sebesar Rp195,105 miliar, Kabupaten Trenggalek Rp170,526 miliar, serta Kota Kediri sebesar Rp147,857 miliar.
Pada komponen Transfer ke Daerah (TKD), realisasi juga menunjukkan kontraksi YoY sebesar -13,73 persen. Hingga Februari, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp917,97 miliar, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp340,45 miliar.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil tercatat sebesar Rp13,15 miliar dan Dana Desa Rp27,81 miliar. Adapun DAK Fisik serta insentif fiskal belum terealisasi pada periode ini.
Selain itu, penyaluran kredit program juga menunjukkan tren positif dari sisi nilai. Hingga Februari 2026, total penyaluran kredit program mencapai Rp933,88 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 19.314, meskipun jumlah debitur mengalami kontraksi sebesar -6,05 persen secara YoY.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga tumbuh 8,88 persen dengan nilai mencapai Rp920,79 miliar, sementara jumlah debiturnya tercatat 16.689. Untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi), nilai penyaluran mencapai Rp13,10 miliar dengan pertumbuhan 3,18 persen, meski jumlah debitur mengalami penurunan.
Secara keseluruhan, APBN di wilayah Kediri Raya masih menunjukkan peran penting sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik internasional, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kinerja ini sekaligus menunjukkan bahwa sinergi antar instansi dalam pengelolaan APBN di Kediri Raya masih berjalan efektif, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara di awal tahun anggaran 2026.
Reporter: Ahmad Bayu