Kediri, LINGKARWILIS.COM — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Kediri bersiap menerapkan sistem penyedotan lumpur tinja secara terjadwal seiring rencana operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Langkah ini diambil untuk menata pengelolaan limbah domestik agar lebih terkontrol serta meminimalkan risiko pencemaran lingkungan.
Kepala DPUPR Kota Kediri, Endang Kartika Sari, menyampaikan bahwa layanan sedot tinja nantinya tidak hanya mengandalkan armada milik pemerintah daerah. Pemkot juga akan menggandeng penyedia jasa swasta guna memenuhi kebutuhan layanan masyarakat.
“DPUPR sudah memiliki armada tangki sedot tinja. Namun untuk menjangkau seluruh kebutuhan, kami juga melibatkan pihak swasta,” kata Endang, Jumat (16/1/2026).
Pada tahap awal operasional, layanan penyedotan akan difokuskan pada perkantoran serta kawasan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Setelah itu, cakupan layanan akan diperluas hingga ke rumah tangga melalui skema penyedotan berkala dengan rentang waktu satu hingga dua tahun.
Baca juga : Persik Kediri Datangkan Bek Spanyol, Chechu Antusias Perkuat Macan Putih
Menurut Endang, sistem penjadwalan ini dinilai penting untuk mencegah kebocoran tangki septik yang berpotensi mencemari tanah maupun aliran sungai. Selama ini, pengelolaan lumpur tinja rumah tangga masih kerap dilakukan secara tidak teratur dan berisiko terhadap kesehatan lingkungan.
Meski demikian, sebelum IPLT beroperasi secara penuh, Pemerintah Kota Kediri masih perlu menuntaskan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan air limbah domestik. Regulasi tersebut juga akan mengatur mekanisme retribusi layanan, khususnya untuk limbah black water.
“Perda ini menjadi landasan penting agar masyarakat tidak lagi membuang limbah domestik, terutama black water, sembarangan atau langsung ke sungai karena dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan,” tegasnya.
Untuk besaran tarif, Pemkot Kediri merencanakan retribusi awal sekitar Rp175 ribu per meter kubik bagi layanan sedot tinja menggunakan armada pemerintah. Sementara itu, biaya jasa penyedotan oleh pihak swasta diperkirakan mencapai Rp2 juta per tangki dengan kapasitas empat meter kubik.
Guna meringankan beban warga, DPUPR juga menyiapkan opsi pembayaran alternatif melalui sistem jimpitan harian.
Baca juga : Pedagang Daging Sapi Kediri Keluhkan Omzet Merosot hingga 50 Persen, Salah Satunya Karena Pogram MBG
“Jika dirasa memberatkan, kami akan fasilitasi skema jimpitan. Dengan iuran kecil yang dikumpulkan setiap hari, diharapkan saat jadwal penyedotan tiba, biaya tidak terasa berat,” jelas Endang.
Melalui penerapan sedot tinja terjadwal dan retribusi IPLT ini, Pemkot Kediri menargetkan pengelolaan limbah domestik dapat berjalan lebih tertib, berkelanjutan, serta mendukung terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.***
Reporter: Agus Ely Burhan
Editor : Hadiyin
