LINGKARWILIS.COM – Polsek Besuki kembali mengungkap kasus peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di wilayah Tulungagung. Dalam operasi ini, petugas berhasil menyita puluhan botol miras ilegal dari seorang pelaku berinisial W (45), warga Desa Keboireng, Kecamatan Besuki.
Upaya pemberantasan peredaran miras ilegal dilakukan guna menjaga ketertiban masyarakat. Pasalnya, konsumsi miras sering kali berujung pada bentrokan dan tindak kriminal.
Kasi Humas Polres Tulungagung, Ipda Nanang Murdiyanto, menjelaskan bahwa jajaran kepolisian setempat memang sedang gencar melakukan operasi miras ilegal. Salah satunya dilakukan oleh Polsek Besuki pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 21.30 WIB di Kecamatan Besuki.
“Pada Senin (3/2/2025) kemarin, petugas Polsek Besuki melakukan operasi peredaran miras ilegal atau tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Besuki,” kata Ipda Nanang Murdiyanto, Kamis (6/2/2025).
Keberlanjutan Operasional IPLT di Tulungagung, Warga Ingin Jaminan Tanpa Bau Mengganggu
Dalam operasi tersebut, lanjut Nanang, petugas berhasil mengamankan pelaku W saat berada di sebuah rumah toko (ruko) yang menjadi tempatnya mengedarkan miras. Polisi juga menyita barang bukti berupa 25 botol miras jenis arak Jawa (Arja) yang dikemas dalam botol plastik bening berkapasitas 600 mililiter dengan tutup berwarna merah.
“Pelaku pengedar miras di wilayah Kecamatan Besuki berhasil diringkus oleh petugas Polsek Besuki bersamaan dengan barang bukti sebanyak 25 botol miras tanpa izin edar,” ungkapnya.
Tak hanya itu, petugas turut menyita satu unit ponsel milik pelaku yang berisi bukti percakapan terkait transaksi penjualan miras, serta uang tunai Rp 110 ribu yang diduga hasil dari penjualan miras tersebut.
Setelah diamankan, pelaku dibawa ke Polsek Besuki untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, ia telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Besuki guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Pelaku dijerat Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 64 ke-14 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan Pasal 142 dan Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan,” pungkasnya.
