BLITAR, LINGKARWILIS.COM — Kekosongan kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar kembali bertambah. Teranyar, tiga kepala dinas resmi memasuki masa purna tugas sehingga total jabatan strategis yang belum terisi kini mencapai delapan posisi.
Tiga OPD yang ditinggal pejabatnya karena pensiun masing-masing adalah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Perhubungan. Kepala Dinas Sosial sebelumnya, Sad Sasmintarti, telah resmi pensiun per 1 Desember 2025. Sementara itu, Kepala Dispora M. Aminurcholis dan Kepala Dinas Perhubungan Juari sama-sama mengakhiri masa jabatannya pada 1 Januari 2026.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, membenarkan adanya tambahan pejabat yang memasuki masa pensiun tersebut.
“Benar, terdapat tiga pejabat yang pensiun pada Desember 2025 dan Januari 2026,” ujarnya, Minggu (4/1/2026).
Meski demikian, Hadi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Pemerintah Kota Blitar telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi sementara jabatan yang kosong. Untuk Dinas Sosial, posisi Plt diemban Yudha Budiono yang juga menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Baca juga : SMPN 1 Kota Kediri Raih Predikat Sekolah Role Model Moderasi Beragama Tingkat Jawa Timur
Sementara Plt Kepala Dispora dijabat Heru Eko Pramono yang saat ini memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun jabatan Plt Kepala Dinas Perhubungan dipercayakan kepada Edi Winarno yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas Perhubungan.
“Seluruh jabatan yang kosong sudah diisi oleh pelaksana tugas,” jelasnya.
Dengan bertambahnya tiga posisi tersebut, saat ini tercatat ada delapan jabatan kepala OPD dan setingkatnya yang belum terisi pejabat definitif. Selain Dinas Sosial, Dispora, dan Dinas Perhubungan, jabatan kosong lainnya meliputi Kepala BKPSDM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, RSUD Mardi Waluyo, Dinas Kesehatan, serta Staf Ahli Bidang Hukum.
Hadi menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan kapan delapan jabatan tersebut akan diisi secara definitif. Pengisian jabatan sepenuhnya menunggu keputusan kepala daerah, termasuk kemungkinan melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
