Jombang, LINGKARWILIS.COM – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang menyoroti pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka mendesak pemerintah pusat mengevaluasi program pembangunan sekaligus mengambil langkah lebih cepat untuk mengatasi kebakaran hutan.
Ketua DPC GMNI Jombang, Achmad Ulin Nuha, meminta DPRD Jombang meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat melalui forum resmi. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, keselamatan warga, pemerataan pembangunan, dan kelestarian lingkungan.
“Kami menuntut agar mengembalikan PSN kepada ruhnya, seperti memastikan Program Strategis Nasional benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan,” ungkap Achmad Ulin kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).
Baca juga : Sepekan Kesulitan Air Bersih, Warga Dusun Ngares Jombang Akhirnya Terima Bantuan BPBD
GMNI Jombang juga mendorong evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan. Mereka menilai penggunaan anggaran negara perlu ditinjau apabila program yang dijalankan belum memberikan hasil sesuai harapan.
Mahasiswa mengusulkan agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak apabila capaian program dinilai tidak optimal.
“Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan dan merealokasi APBN ke sektor yang lebih mendesak apabila capaian program tidak optimal,” tegasnya.
Selain persoalan PSN, mahasiswa berjas merah tersebut menuntut pertanggungjawaban Menteri Kehutanan RI terkait penanganan karhutla. Mereka meminta evaluasi kinerja menteri terkait dan mendesaknya mundur apabila dinilai tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Baca juga : Sebanyak 406 Atlet dari 26 Daerah Ikuti Kejurprov Woodball Jatim 2026 di Kabupaten Kediri
“Kami meminta pertanggungjawaban Menteri Kehutanan Republik Indonesia atas pelaksanaan tugas dan upaya penanganan karhutla. Mendesak yang bersangkutan untuk berani mengevaluasi diri dan mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab,” jelas Achmad Ulin.
Untuk memastikan aspirasi tersebut mendapat tindak lanjut, GMNI Jombang meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat melalui jalur kelembagaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Jombang, Donny Anggun, mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat Indonesia.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menangani kebakaran hutan, termasuk mengurangi dampak asap yang mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Donny juga menyatakan aspirasi GMNI Jombang akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD. Ia berharap tuntutan tersebut mendapat respons dan diikuti tindakan nyata.
Baca juga : Anak Kambing Etawa Terperosok ke Sumur Sedalam 15 Meter, Damkar Kediri Turun Tangan
“Teman-teman GMNI ini menurut saya luar biasa, ketika anak-anak muda mau berjuang dan masih memiliki empati kepada bangsa dan negara ini, salah satu isu utama yang mereka bawa adalah terkait kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatra, dan titik-titik lainnya di Indonesia. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD. Semoga pemerintah pusat segera merespons, karena menurut kami masalah kebakaran hutan ini sudah masuk kategori bencana nasional,” pungkas Donny Anggun.***
Reporter: Taufiqur Rachman
Editor : Hadiyin
Responses (2)