Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengintensifkan penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Kali ini, sebanyak sembilan pejabat diperiksa untuk mengungkap peran mereka dalam penyusunan surat pernyataan pengunduran diri 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan pada Rabu (22/4/2026). Para pejabat tersebut diperiksa sebagai saksi guna mendalami proses dan latar belakang pembuatan dokumen yang diduga menjadi alat tekanan dalam kasus tersebut.
Menariknya, pemeriksaan tidak berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, melainkan digelar di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
“Hari ini kami memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung untuk mendalami kronologi penyiapan maupun pembuatan surat pernyataan pengunduran diri terhadap 16 kepala OPD,” ujar Budi.
Baca juga : Hadapi Kemarau Panjang, Dispertabun Kediri Sarankan Petani Tanam Varietas Genjah
Dalam penyidikan, KPK menduga surat tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, sebagai instrumen pemerasan. Surat yang ditandatangani tanpa tanggal itu disebut-sebut digunakan sebagai ancaman bagi kepala OPD yang tidak memenuhi permintaan tertentu.
Isi surat tersebut tergolong serius. Para kepala OPD diminta menyatakan kesiapan mundur dari jabatan bahkan status sebagai ASN apabila dianggap tidak mampu menjalankan tugas. Kondisi ini dinilai melanggar prinsip tata kelola aparatur sipil negara.
“Jika ada kepala OPD yang tidak memenuhi keinginan bupati, maka surat tersebut berpotensi digunakan sebagai alat tekanan,” jelasnya.
Tak hanya itu, surat tersebut juga memuat klausul yang menegaskan tanggung jawab penuh kepala OPD atas pengelolaan anggaran. Dalam praktiknya, KPK menduga terdapat permintaan penggantian biaya operasional untuk kepentingan pribadi yang dibebankan kepada OPD.
Untuk memperkuat konstruksi perkara, KPK terus menggali keterangan para saksi. Lembaga antirasuah itu juga mengimbau seluruh pihak yang dipanggil agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.
Adapun sembilan pejabat yang diperiksa meliputi Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Satpol PP, sejumlah pejabat di Bagian Protokol dan Kesra Setda, hingga staf dan sekretaris pribadi bupati.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
