Madiun, LINGKARWILIS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret Wali Kota Madiun, termasuk praktik fee proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Dalam rangka pengembangan perkara tersebut, penyidik KPK menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun, Thariq Megah, Kamis (22/1/2026).
Penggeledahan berlangsung di kediaman Thariq yang berada di Jalan Tanjung Manis, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Proses tersebut memakan waktu sekitar lima jam.
Dari lokasi penggeledahan, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan langsung dengan perkara yang tengah ditangani. Berdasarkan pantauan di lapangan, barang bukti yang disita di antaranya uang tunai pecahan Rp100 ribu yang dibundel, serta sejumlah dokumen penting yang diduga berupa sertifikat tanah.
Baca juga : Tekan Risiko Kecelakaan, BTP Surabaya dan Dishub Kabupaten Kediri Matangkan Rencana Underpass
Selain melakukan penyitaan, penyidik KPK juga meminta keterangan dari penghuni rumah. Diketahui, rumah tersebut dihuni oleh Thariq Megah bersama istri, anak, serta beberapa asisten rumah tangga.
Ketua RT 7 Kelurahan Manisrejo, Anang Kristianto, yang turut hadir sebagai saksi penggeledahan, membenarkan adanya penyitaan barang bukti tersebut.
“Saya diminta menjadi saksi. Yang saya lihat ada beberapa bundel uang yang diikat karet dan sejumlah dokumen yang kemudian dimasukkan ke koper untuk dibawa tim KPK,” ujar Anang.
Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, serta kediaman pihak swasta Rochim Ruhdiyanto. Dari dua lokasi itu, penyidik turut mengamankan dokumen, perangkat elektronik, dan uang tunai yang seluruhnya dibawa menggunakan koper.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa seluruh hasil penggeledahan masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.
Baca juga : Bidik Juara Umum Porprov 2027, Tarung Derajat Kabupaten Kediri Genjot Pembinaan Atlet
“Hasil penggeledahan berupa dokumen, barang elektronik, uang tunai, serta barang lain yang relevan dengan perkara. Seluruhnya masih dianalisis untuk kepentingan penyidikan,” kata Budi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan, barang bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat alat bukti dalam pengusutan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan pemerasan, gratifikasi, praktik fee proyek, serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta.
KPK menegaskan penyidikan perkara tersebut masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat.***
Reporter : Rio Hermawan
Editor : Hadiyin
