NGANJUK, LINGKARWILIS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya potensi mark-up dalam anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dan dana hibah Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2025.
Dalam agenda monitoring dan evaluasi yang dikutip dari laman resmi kpk.go.id, KPK mengungkap sejumlah harga barang di sistem e-purchasing lebih mahal dibandingkan harga pasar. Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan inefisiensi sekaligus membuka celah praktik korupsi.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK juga mencatat, alokasi anggaran Pokir DPRD Nganjuk tahun 2025 mencapai Rp69,73 miliar, sedangkan dana hibah tercatat sebesar Rp77,48 miliar.
Baca juga : Selama Delapan Bulan, DP2KBP3A Kabupaten Kediri Keluarkan 151 Rekomendasi Nikah Dini
Kasatgas Korsup III-1 Wilayah Jawa Timur menegaskan perlunya perbaikan tata kelola agar penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
KPK juga menyoroti besarnya rencana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Nganjuk tahun 2025 yang mencapai Rp1,072 triliun, namun masih ditemukan harga di katalog elektronik yang lebih tinggi dari pasaran.
Selain itu, KPK menilai konsolidasi PBJ belum dijalankan optimal. Pemerintah daerah diminta memperkuat verifikasi dan validasi dalam setiap tahapan perencanaan serta penganggaran untuk mencegah penyimpangan.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahyono mengapresiasi langkah pengawasan KPK. Ia menegaskan pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah agar penggunaan anggaran lebih efisien dan sesuai aturan.
Baca juga : Kejari Kabupaten Blitar Musnahkan Barang Bukti 75 Perkara, Didominasi Kasus Narkoba
“Kami akan mendorong evaluasi bersama terhadap harga-harga di e-purchasing agar tidak memberatkan keuangan daerah. DPRD juga berkomitmen mengawasi pelaksanaan Pokir dan hibah supaya benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Tatit menambahkan, pengawasan internal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga perlu ditingkatkan guna mencegah praktik mark-up maupun penyalahgunaan anggaran.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
