LAMONGAN, LINGKARWILIS.COM – Meski Stadion Surajaya Lamongan telah rampung dan diresmikan secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025 lalu, persoalan pelik muncul di balik kemegahan stadion berstandar FIFA itu.
Puluhan mandor proyek mengaku belum menerima pembayaran penuh dari kontraktor pelaksana, PT Wika Karya Bangunan Gedung (Wika Gedung), yang berdampak pada nasib ratusan pekerja di lapangan.
Stadion yang mulai dibangun sejak Maret 2024 dengan total anggaran mencapai Rp281,36 miliar itu kini menyisakan kegelisahan di kalangan pekerja. Samijan, salah satu mandor proyek, mengungkapkan dirinya bersama 25 mandor lainnya masih menunggu pelunasan pembayaran dari PT Wika, meski pekerjaan telah selesai sejak Februari.
“Kami terus didesak oleh para pekerja yang belum dibayar. Mereka punya kebutuhan sehari-hari, bahkan banyak yang berutang di warung. Ini hak mereka yang seharusnya sudah dibayarkan,” keluh Samijan, Selasa (1/7/2025).
Baca juga : Warga Pesantren, Kota Kediri, Ditemukan Meninggal, Dua Hari Tercium Bau Tak Sedap
Menurut Samijan, dalam timnya terdapat sekitar 30 pekerja. Sementara mandor lain mengoordinasikan hingga 50 orang, sehingga total pekerja terdampak bisa mencapai ratusan, bahkan mendekati seribu orang. Ia sendiri mengaku belum menerima pembayaran senilai Rp670 juta, sementara mandor lain memiliki tunggakan bervariasi antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.
Lebih ironis, Samijan bahkan telah berusaha menjual mobil pribadinya demi membayar sebagian pekerja. Ia juga harus menanggung cicilan bank akibat utang yang dipakai sebagai modal kerja.
“Perusahaan besar kok bilang tidak punya uang? Mereka sampaikan baru bisa bayar Oktober nanti. Bagaimana kami bisa bertahan hingga saat itu?” ujarnya lirih.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, mengonfirmasi bahwa dirinya telah dipanggil oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan terkait isu tersebut.
Baca juga : TNI-Polri di Wilayah Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Kompak Rayakan Hari Bhayangkara ke-79
Ia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam proyek pembangunan tersebut.
“Saya belum mendapat informasi resmi dari BPPW atau PT Wika Gedung. Saya tahu isu ini juga dari pemberitaan media. Saat ini, kami hanya bisa membantu memfasilitasi komunikasi antar pihak,” ujar Erwin.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan, Moch. Zamroni, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengaduan dari beberapa mandor terkait tunggakan pembayaran.
“Benar, kemarin surat pengaduan sudah kami terima. Itu adalah hak para pekerja untuk menuntut pembayaran yang belum diberikan,” katanya.
Zamroni berharap konflik ini dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi dan komunikasi terbuka antara pekerja dan pihak kontraktor agar tidak terjadi wanprestasi yang lebih serius.
“Saya mendorong agar kedua belah pihak duduk bersama mencari solusi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun,” tegasnya.***
Reporter : Suprapto
Editor : Hadiyin
