LINGKARWILIS.COM – Sejumlah anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Among Roso yang berjualan di Jalan Sultan Agung, Kota Batu, mengunjungi Kantor DPRD Kota Batu untuk melakukan audensi hari inui Rabu (11/09).
PKL Among Roso datang untuk membahas ancaman penggusuran yang direncanakan mulai 27 September oleh Pemerintah Kota Batu.
Ketua Paguyuban Among Roso, Agung Eddy Prastyo, menyampaikan bahwa kunjungan mereka ke DPRD bertujuan untuk mencari solusi terkait rencana penggusuran yang mengancam keberadaan tempat berjualan mereka setelah bertahun-tahun beroperasi di lokasi tersebut.
Agung menekankan pentingnya menemukan alternatif yang memadai, karena ekonomi mereka sangat bergantung pada tempat tersebut.
Selain itu, ia juga meminta agar ada kejelasan mengenai alternatif yang bisa diambil jika penggusuran tetap dilaksanakan.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Paguyuban, Sugianto berharap DPRD dapat memfasilitasi dialog antara PKL dan Pemkot Batu untuk mencari solusi bersama.
Sugianto juga menyarankan agar Kota Batu mengikuti contoh Kayutangan Heritage, di mana PKL ditata dengan baik oleh pemerintah tanpa harus diusir.
Ketua RW 14 Kelurahan Ngaglik, Fatoni, menjelaskan bahwa kehadiran PKL di Jalan Sultan Agung bagian barat merupakan inisiatif dari masyarakat sekitar.
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah pemanfaatan kawasan strategis dari pihak luar, seiring berjalannya waktu tidak terasa PKL sudah 25 tahun berada di wilayah itu.
“Karena itu, kami tidak setuju jika ada penggusuran. Warga asli Kota Batu cari makan di rumahnya sendiri tapi diusir,” ujar Fatono
Sementara Anggota DPRD Kota Batu, Katarina Dian Nefiningtyas, menyatakan komitmennya untuk membantu mencari solusi bagi PKL dengan masukan perlunya negosiasi antara warga dan pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah ini.
Anggota DPRD lainnya, Hasan Abdillah, mengungkapkan bahwa meskipun ada kepentingan penegakan Perda dan pembangunan pedestrian, penting untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. DPRD menawarkan ruang untuk negosiasi terkait tempat relokasi sementara bagi PKL selama proses pembangunan.
Wakil Ketua sementara DPRD Batu, Ir. H Punjul Santoso, menyarankan agar pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diundang dalam pertemuan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai rencana pembangunan dan dampaknya.
Dia menambahkan bahwa DPRD masih akan mencari solusi agar PKL tetap bisa berjualan setelah pembangunan selesai.
Beberapa alternatif lokasi relokasi seperti halaman Kantor KONI Kota Batu dan area PT Paramount yang dikenal sebagai Kafe Bukit Bintang juga telah diusulkan sebagai tempat baru bagi PKL Among Roso.
Reporter : Arief Juli Prabowo
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
