PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengajukan ratusan unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memperoleh bantuan rehabilitasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Usulan tersebut disusun berdasarkan hasil pendataan kondisi hunian warga di seluruh wilayah kecamatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto, menyampaikan bahwa sebanyak 960 unit rumah masuk dalam daftar usulan yang diajukan ke pemerintah pusat.
“Sekitar 960 rumah tidak layak huni kami ajukan untuk mendapatkan program rehabilitasi dari kementerian,” ujar Jamus Kunto, Kamis (22/1/2025).
Ia menegaskan, angka tersebut masih bersifat usulan dan belum final. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian terkait kuota bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian PKP. Ratusan RTLH tersebut tersebar di 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo.
Baca juga : Mahasiswa KKN UNP Kediri Siapkan 10 Program di Kelurahan Banjaran, Salah Satunya Urban Farming
Jamus menjelaskan, proses pendataan mengacu pada basis data masyarakat desil satu atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Apabila kuota bantuan masih tersedia, pendataan dapat diperluas ke kelompok desil berikutnya.
“Kami memprioritaskan warga desil satu. Jika seluruhnya sudah tertangani dan kuota masih mencukupi, baru akan dilanjutkan ke desil dua dan seterusnya,” jelasnya.
Terkait anggaran, Jamus menyebut biaya rehabilitasi setiap unit rumah tidak disamaratakan. Besaran dana disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan perbaikan masing-masing rumah.
“Rata-rata anggaran rehabilitasi berada di kisaran Rp17 juta hingga Rp20 juta per unit, termasuk material bangunan dan upah tenaga kerja,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa program RTLH memiliki fokus berbeda dengan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). Program RTLH diarahkan pada perbaikan fisik rumah warga, sedangkan P3KT menyasar pembangunan infrastruktur kawasan secara terpadu.
Baca juga : Mahasiswa KKN UNP Kediri Siapkan 10 Program di Kelurahan Banjaran, Salah Satunya Urban Farming
“P3KT mencakup pembangunan jalan, penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, pengendalian banjir, hingga penataan lingkungan permukiman. Sementara RTLH hanya difokuskan pada perbaikan rumah,” tandas Jamus.
Untuk tahun ini, jumlah usulan RTLH disebut tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jumlahnya relatif sama dengan tahun lalu, tidak ada kenaikan yang mencolok,” pungkasnya.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
