Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai mematangkan skenario pengisian sejumlah kursi jabatan pimpinan yang selama ini kosong. Selain menyiapkan mutasi pejabat, Pemkab Ponorogo juga membuka opsi lelang jabatan terbuka atau open bidding untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, saat ini proses administrasi tengah berjalan. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mulai melakukan pemetaan kebutuhan jabatan sekaligus menyiapkan database aparatur sipil negara (ASN).
“Fokus kami percepatan pengisian jabatan. Karena mapping-nya cukup luas, mulai eselon II sampai eselon III,” ungkap Agus Sugiarto yang juga menjabat Ketua Baperjakat Pemkab Ponorogo.
Baca juga : Pemkot Kediri Serahkan Kendaraan Operasional untuk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Pria yang akrab disapa Ugin itu menjelaskan, data ASN yang dikumpulkan meliputi kelengkapan sertifikasi, rekam jejak hingga penilaian kinerja masing-masing pegawai. Seluruh data tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam menentukan pejabat yang dinilai layak mengisi posisi strategis.
Menurutnya, pengisian jabatan memang sudah mendesak dilakukan. Selain banyak kursi kepala dinas yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), sejumlah posisi sekretaris dinas hingga kepala bidang juga membutuhkan penyegaran.
“Secepatnya kami lakukan. Penataan melalui mutasi dan lelang terbuka memang sudah waktunya supaya OPD bisa berlari lebih kencang,” tegasnya.
Pemkab Ponorogo, lanjut Ugin, memastikan seluruh proses tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terus dilakukan agar tahapan mutasi maupun open bidding tidak menyalahi aturan.
“Koordinasi terus kita lakukan agar sesuai dengan regulasi,” imbuhnya.
Baca juga : Kedelai Lokal Kalah Pamor, Lahan di Ponorogo Menyusut Drastis
Sejumlah posisi strategis yang bakal diisi di antaranya Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Sosial PPPA, DPMPTSP, Bapperida hingga Dispendukcapil.
Tak hanya itu, posisi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Direktur PUDAM Tirta Katong hingga Direktur RSUD dr Harjono juga masuk daftar jabatan yang segera diisi.
“Kami terus konsultasi supaya mekanismenya sesuai aturan. Yang jelas gerbong mutasi segera ditarik,” pungkasnya.***
Reporter : Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
