LINGKARWILIS.COM – Kabar penundaan pengangkatan CPNS 2024 menimbulkan beragam komentar di media sosial hingga memicu gelombang protes dari para calon pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi [ada Senin (10/2/2025).
Aksi demo ratusan CPNS 2024 itu berlangsung di tiga titik Jakarta yakni Istana Negara, Gedung DPR RI dan KemenPAN-RB dengan titik kumpul belakang gedung DPR RI untuk dress code celana hitam dan kemeja putih.
Keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS 2024 ini dinilai mengejutkan, terutama bagi mereka yang sudah mengambil langkah besar, seperti mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Lamanya waktu pengangkatan CPNS semakin memperburuk situasi karena tidak sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan. Awalnya pengangkatan direncanakan pada Maret 2025 tetapi kemudian diundur hingga Oktober 2025.
Dari penundaan ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran terkait nasib mereka yang telah terlanjur resign. Banyak mempertanyakan apakah ada kompensasi atau solusi yang ditawarkan pemerintah bagi mereka yang kini berada dalam ketidakpastian.
Sebanyak 17 Formasi CPNS Kabupaten Blitar Kosong, Dokter Satu-satunya Pelamar Gagal Lolos SKD
CPNS 2024 Ponorogo Salah Satu yang Terdampak
Pengangkatan CPNS 2024 di Ponorogo yang semula dijadwalkan pada 1 April 2025 ditunda hingga 1 Oktober 2025. Meskipun keputusan ini telah diumumkan oleh Menteri PANRB, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo masih menunggu surat resmi dari BKN.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, memastikan bahwa penundaan ini tidak akan mempengaruhi kelulusan CPNS. Sebanyak 323 CPNS yang telah lolos seleksi tetap dijamin posisinya dan tidak akan tergeser.
Zamroni juga memahami kegelisahan para CPNS, terutama mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa hak keuangan, termasuk gaji, baru dapat dicairkan setelah penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada Oktober 2025.
Adapun formasi CPNS 2024 di Ponorogo terdiri dari 164 tenaga teknis dan 159 tenaga kesehatan.
Alasan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK
Penundaan jadwal pengangkatan CASN dan PPPK ini dilakukan untuk mengoptimalkan keterisian formasi yang belum terpenuhi sepenuhnya. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa hingga saat ini, formasi CASN baru terisi sekitar 72,69 persen, sementara formasi PPPK mencapai 67,3 persen.
Zudan menegaskan bahwa penyesuaian ini memungkinkan pemerintah untuk memaksimalkan pengisian formasi yang masih kosong. Selain itu, sebanyak 207 instansi telah mengajukan permohonan penundaan atau perpanjangan penetapan NIP bagi CASN dan PPPK.
Keputusan untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian PAN-RB dan Komisi II DPR RI terjadi pada Rabu, 5 Maret 2025.
Faktor lain yang turut memengaruhi keputusan ini adalah proses penataan tenaga non-ASN yang masih berlangsung. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh tenaga non-ASN, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, dapat diakomodasi secara menyeluruh demi efisiensi dan keberlanjutan sumber daya manusia di instansi pemerintah.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini mengajukan usulan penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 yang berimbas pada mundurnya waktu pengangkatan.
Sesuai dengan hasil kesepakatan, CPNS 2024 baru akan resmi diangkat pada Oktober 2025, sedangkan pengangkatan PPPK dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026.
Tanggapan dan Solusi dari Pemerintah
1 Zudan Arif
Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan keprihatinannya terhadap CASN yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya akibat penundaan pengangkatan. Ia menyarankan agar mereka dapat dipekerjakan kembali di tempat kerja lama hingga pengangkatan resmi pada 1 Oktober 2025 untuk CPNS dan 1 Maret 2026 untuk PPPK.
Untuk membantu mereka, instansi terkait diminta mendata CASN yang telah mundur dan menghubungi tempat kerja lamanya agar dapat mempertimbangkan kembali untuk mempekerjakan mereka. Zudan mengakui bahwa upaya ini tidak menjamin keberhasilan, tetapi setidaknya memberikan peluang bagi mereka yang terdampak.
2 Rieke Diah Pitaloka
Anggota Komisi II DPR, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan keputusan Kementerian PANRB terkait penundaan pengangkatan CASN, CPNS, dan PPPK. Ia menegaskan bahwa Kementerian PANRB harus segera membenahi sistem rekrutmen agar kejadian serupa tidak terulang.
Rieke menyoroti bahwa banyak tenaga CPNS dan PPPK yang sudah lolos seleksi tetap bekerja melayani masyarakat di fasilitas kesehatan dan sekolah, meskipun pengangkatan mereka ditunda. Menurutnya, hal ini tidak adil bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus.
Ia juga menegaskan bahwa jika penundaan ini disebabkan oleh masalah anggaran, pemerintah harus bersikap transparan. Selain itu, daerah yang mampu secara finansial dan membutuhkan tenaga fungsional seharusnya tetap bisa melakukan pengangkatan tanpa hambatan.
3 Robert Na Endi Jaweng
Ombudsman RI menyoroti dampak penundaan pengangkatan CASN 2024 terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Pimpinan Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menyatakan bahwa keterlambatan ini dapat menghambat efektivitas birokrasi dan mengganggu layanan kesehatan di daerah dengan keterbatasan tenaga medis.
Ombudsman mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini, mengantisipasi potensi maladministrasi, serta memberikan penjelasan transparan kepada peserta CASN agar mereka dapat menyiapkan langkah antisipatif.
Sebagai solusi, Robert menyarankan agar pengangkatan CASN dilakukan secara bertahap bagi instansi yang telah siap secara administratif dan finansial. Ombudsman juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan untuk melaporkan dugaan maladministrasi melalui kanal resmi Ombudsman di seluruh provinsi.
Keluhan Warga Twitter
Keresahan penundaan pengangkatan CPNS 2024 juga ramai media sosial X atau Twitter. Mereka memberikan hastag #SAVECASN2024 sebagai berntuk protes dan kekecewaan atas kebijakan pemerintah.
Pada akun @savecasn2024 dikabarkan akan kembali melakukan aksi demo pada 18 Maret 2025 untuk menuntut hak-haknya seperti menghentikan memohon kepala Presiden untuk segera mengangkat CPNS dan PPK 2024 dengan segera.
