Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Sebanyak 78 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Ponorogo formasi 2021 dipastikan tidak memperoleh perpanjangan masa kontrak. Keputusan ini diambil setelah BKPSDM melakukan verifikasi menyeluruh terhadap masa kerja lima tahunan para pegawai yang akan berakhir.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, menjelaskan bahwa pada pengangkatan PPPK gelombang pertama tahun 2021 terdapat 206 pegawai. Dari total itu, 128 orang mendapat perpanjangan, sedangkan 78 lainnya tidak dapat diperpanjang.
“Yang kami perpanjang kontraknya sebanyak 128 orang dari total 206 pegawai. Sisanya, 78 pegawai, tidak dapat dilanjutkan,” jelas Zamroni, Rabu (10/12/2025).
Baca juga : Gasak Kotak Amal Masjid di Tulungagung, Warga Kediri Ditangkap Polisi
Zamroni menegaskan, penghentian kontrak bagi puluhan PPPK tersebut bukan disebabkan kinerja buruk. Faktor yang memengaruhi adalah persoalan administratif, seperti pegawai mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) 58 tahun serta pegawai yang telah meninggal dunia.
“Tidak ada yang dihentikan karena masalah kinerja. PPPK 2021 memang harus segera diperpanjang sebab SPMT awal mereka jatuh pada 1 Januari 2026, tepat lima tahun masa kerja,” ujarnya.
Sesuai ketentuan, masa kontrak PPPK penuh waktu berlangsung selama lima tahun. Saat ini BKPSDM tengah menyiapkan seluruh dokumen perpanjangan yang nantinya akan ditandatangani individu masing-masing pegawai.
Baca juga : DKPP–DLHKP Kota Kediri Edukasi Peternak Blabak, Limbah Kotoran Sapi Didorong Jadi Potensi Ramah Lingkungan
“Sebanyak 128 PPPK yang memenuhi syarat kami proses perpanjangannya. Insyaallah semuanya berlanjut,” tambahnya.
Dari data BKPSDM, 128 PPPK yang kembali diperpanjang tersebut tersebar di tiga OPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSUD dr. Harjono Ponorogo.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
